REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggaran konsultan perencanaan komplek DPR sebesar Rp 601 miliar dianggap tidak masuk akal. Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) mempertanyakan kemunculan angka Rp 601 miliar untuk pembayaran konsultan itu.

Koordinator Formappi, Sebastian Salang menganggap, angka Rp 601 miliar itu sangat besar bila hanya untuk membayar konsultan. "Tidak masuk akal kalau hanya untuk konsultan perencanaan sebegitu besarnya," katanya kepada Republika.co.id, Jumat (27/10).

Menurut Sebastian, angka Rp 601 miliar itu harus dikritisi oleh masyarakat. Dan jika publik tidak diberikan transparansi anggaran itu, DPR dinilai telah membuat fait accompli (keadaan yang harus diterima)."Ini memaksakan kehendak namanya," ungkap Sebastian.

Jika anggaran Rp 601 miliar itu benar cuma untuk perencanaan gedung baru DPR, patut diduga sejak awal DPR tidak jujur menyampaikan informasi soal kebutuhan gedung baru. "Bila demikian bisa diduga proyek gedung baru DPR ada agenda tersembunyi, dengan memaksakan anggaran yang besar," katanya menambahkan.

Sebelumnya Wakil Ketua DPR Agus Hermanto mengungkapkan, anggaran Rp 601 Miliar untuk penataan Kompleks Parlemen Senayan di APBN 2018. Dan biaya sebesar 601 miliar itu ternyata hanya diperuntukkan konsultasi perencanaan, bukan pembangunan seluruh proyek gedung DPR.

Ikuti Whatsapp Channel Republika