REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bendahara Umum Partai Golkar Robert Joppy Kardinal mengungkapkan, partainya enggan ikut campur dalam proses hukum yang menimpa Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto. Ia pun yakin kasus korupsi KTP elektronik (KTP-el) tidak mempengaruhi elektabilitas Golkar di Pilkada serentak 2018.

"Itu kita serahkan kepada organisasi penegak hukum dan lawyer. Tapi ya mudah-mudahan bisa selesailah," ujar Robert di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Kamis (16/11) sore.

Robert menegaskan, Golkar bertumpu pada sistem, sehingga terjeratnya Ketua Umum tak akan membuat Golkar goyang. "Tidak, Golkar bukan seperti partai lain yang figur satu orang satu orang. Jadi Golkar itu banyak," katanya.

Selain itu, Ketua Fraksi Partai Golkar tersebut mengungkap fraksi Golkar di DPR juga belun akan bersikap. Fraksi masih akan menunggu  intruksi dari DPP Partai Golkar. "Fraksi belum bisa bikin keputusan apa-apa, fraksi nunggu perintah dari DPP melaksanakan petunjuk dari DPP," ujarnya.

Menurutnya, penetapan status tersangka ataupun DPO terhadap Novanto juga tidak akan mempengaruhi elektabilitas Partai Golkar dlama Pilkada mendatang. "Itu kan berandai-andai. Paling dekat pilkada. Pilkada orang dipilih atau tak dipilih di pilkada itu figur yang kita calonkan. Itu orang. Pileg juga sama. Pengaruhnya disitu. Pemilih di bawah pintar," ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika