REPUBLIKA.CO.ID, Andi Mappetahang Fatwa atau AM Fatwa lahir di Bone, Sulawesi Selatan, 12 Februari 1939 meninggal di Jakarta, 14 Desember 2017 pada umur 78 tahun. Sepanjang hidupnya, Fatwa mengantongi sejumlah gelar sarjana dari beberapa universitas. Perjalanan hidup dan karier politiknya sangat panjang dan berliku. Bahkan, ia dipenjara
Pada 1939 -- Lahir dari keturunan keluarga Kerajaan Bone.
Pada 1957 -- Sejak kecil sebagai pelajar, AM. Fatwa sudah menjadi aktifis muda Islam yang berkecimpung di Pelajar Islam Indonesia (PII).
Pada 1959 -- Ikut terlibat aktif dalam organisasi Islam Muhammadiyah mulai di tingkat ranting atau Pimpinan Ranting Muhammadiyah.
Pada 1960 -- Menjadi mahasiswa di IAIN (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. Dan menjadi aktivis dalam kegiatan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) termasuk menjadi pendiri HMI cabang Ciputat.
Pada 1961 -- AM. Fatwa Pernah jadi Ketua Senat Seluruh Indonesia menggantikan Tarmizi Taher dari Universitas Airlangga.
Pada 1963 -- Lulus menjadi dari mahasiswa predikat Sarjana Muda. Setahun kemudian AM. Fatwa juga lulus sebagai Sarjana Muda di bidang publisistik Univertsitas Ibnu Khaldun Jakarta. Pada tahun yang sama, pemerintah Orde Baru menuduhnya sebagai dalang insiden di IAIN 1963. AM. Fatwa pun akhirnya dipenjara selama 6 bulan.
Pada 1964 -- AM. Fatwa pernah menjadi Anggota Front Nasional (20 Oktober 1964), ikut menandatangani deklarasinya, mewakili Pelajar Islam Indonesia (PII).
Pada 1970 -- AM. Fatwa lulus menjadi sarjana di Fakultas Ketatanegaraan dan Ketataniagaan Universitas 17 Agustus (Untag). Dan di tahun itulah, Fatwa membantu Gubernur Ali Sadikin, Kepala Sub Direktorat Pembinaan Masyarakat Direktorat Politik Pemda DKI Jakarta/Staf Khusus untuk masalah-masalah agama dan politik Gubernur Ali Sadikin.
Pada 1976 -- AM. Fatwa pernah menjabat Ketua Bidang Pembinaan Rohani Golkar DKI.
Pada 1977 -- Sempat ditahan selama 9 bulan oleh Orde Baru, ketika sebagai Mubalig peringatan 1 Muharram karena menyerang Aliran Kebatinan.
Pada 1979 -- Diberhentikan sebagai pegawai DKI dengan tidak hormat. Ia dituduh telah melanggar sumpah jabatan dan menghasut masyarakat untuk tidak percaya pada pemerintah.
Pada 1980 -- Ikut dalam bagian penandatangan Petisi 50, 'Ungkapan Keprihatinan' melawan Orde Baru. AM. Fatwa menandatangani Petisi 50 ini bersama para tokoh terkemuka Indonesia, termasuk mantan Kepala Staf Angkatan Bersenjata Jenderal Nasution, mantan Kapolri Hoegeng Imam Santoso, mantan gubernur Jakarta Ali Sadikin dan mantan Perdana Menteri Burhanuddin Harahap dan Mohammad Natsir.
Pada 1984 -- AM. Fatwa terkait Lembaran Putih Peristiwa Tanjung Priok dan khutbah-khutbah politiknya yang kritis terhadap Orde Baru, ia dijebloskan ke penjara atas tuduhan subversif, dengan hukuman 18 tahun penjara. Sejak saat itu, ia berpindah pindah tahanan, mulai dari Rumah Tahanan Militer (RTM) Guntur, kemudian dipindahkan ke RTM Cimanggis. Saat kasusnya ditangani pengadilan, ia dititipkan ke Rutan Salemba, Jakarta Pusat. Setelah itu "pengembaraannya" dilanjutkan ke LP Cipinang tahun 1985-1987, ke LP Cirebon (1987), LP Sukamiskin (1988), LP Bogor (1989-1992), kemudian kembaki ke LP Cipinang.
.jpg)
Pada 1993 -- AM. Fatwa keluar dari LP Cipinang mendapatkan bebas bersyarat. Atas izin Soeharto Menteri Agama Tarmizi Taher saat itu menjadikannya Staf Khusus, dan berlanjut pada Menteri Agama Quraish Shihab.
Pada 1998 -- AM. Fatwa termasuk satu diantara banyak tokoh, dari Petisi 50 yang ikut menggulirkan Reformasi. Hingga Presiden Soeharto mengundurkan diri pada tanggal 21 Mei 1998. Pada tahun yang sama AM. Fatwa tergabung dalam deklarator PAN bersama Amien Rais, dan sempat menjabat Ketua DPP PAN (1998-2005).
Pada 1999 -- Pemilu 1999 membawa AM. Fatwa sebagai Anggota DPR dari PAN. Lalu sempat menjabat Wakil ketua DPR RI (1999-2004).
Pada 2004 -- AM. Fatwa kembali terpilih untuk kedua kalinya dari PAN, dan menjadi Wakil Ketua MPR RI (2004-2009).
Pada 2008 -- AM. Fatwa dianugerahi tanda kehormatan Bintang Maha Putera Adipradana oleh Presiden RI.
Pada 2009 -- AM Fatwa memutuskan maju sebagai calon perorangan dan terpilih menjadi Anggota DPD RI, Senator dari DKI Jakarta hingga 2019.
Ikuti Whatsapp Channel Republika