REPUBLIKA.CO.ID, MELBOURNE -- Kesucian pengakuan dosa akan dikesampingkan dan tindakan selibat atau membujang akan menjadi sukarela di bawah 189 rekomendasi baru yang disampaikan oleh Komisi Kerajaan dalam Respons Kelembagaan terhadap Pelecehan Seksual Anak.
Sementara rincian dari banyak pelecehan terhadap anak-anak yang ditemukan oleh komisi kerajaan telah dipublikasikan, laporan pada Jumat (15/12) adalah hasil pemikiran terakhir yang paling komprehensif untuk institusi agama, pemerintahan dan institusi lainnya yang disorot selama lima tahun terakhir.
Dalam tradisi yang sudah berlaku sejak berabad-abad lalu, rekomendasi itu mendesak adanya perombakan pengakuan dosa, dengan para pemuka agama diperintahkan melaporkan pelecehan seksual terhadap anak-anak yang diungkapkan kepada mereka.
Laporan tersebut juga meminta Gereja Katolik membuat aturan selibat atau membujang menjadi bersifat sukarela bagi para pastor dengan mengatakan hal tersebut berkontribusi terhadap pelecehan anak-anak. Laporan itu juga menyerukan penetapan tindak pidana baru yang akan mempermudah mengadili institusi yang telah gagal melindungi anak-anak.
AAP: Joel Carrett
Di antara rekomendasi lainnya adalah pembentukan Kantor Nasional Perlindungan Anak yang baru dan sebuah situs serta saluran telepon bantuan untuk melaporkan pelecehan anak. Laporan tersebut memperkirakan, jumlah korban anak-anak mencapai puluhan ribu, seraya menyebut bahwa para pelanggar "bukan hanya para pria lanjut usia".
"Kami tak akan pernah tahu jumlah sebenarnya," tulis laporan itu.
"Berapa pun jumlahnya, ini adalah tragedi nasional, yang dilakukan selama beberapa generasi di banyak institusi kami yang paling terpercaya."
Laporan tersebut diberitahu, lebih dari 17 jilid -panjangnya mencerminkan proses menyeluruh yang mencakup 57 dengar pendapat publik dan 8.000 sesi personal. Total sebanyak 409 rekomendasi telah dibuat.
Sekitar 4.000 institusi dilaporkan ke komisi kerajaan, yang mendengar keterangan 1.200 saksi selama 400 hari testimoni. Lebih dari 2.500 orang sudah dirujuk ke polisi.
Kepala Komisioner Kerajaan, Hakim Peter McClellan AM, menyerahkan laporan tersebut kepada Gubernur Jenderal Peter Cosgrove Jumat (15/12) pagi.
Perdana Menteri Australia -Malcolm Turnbull -memberikan penghormatan kepada para komisioner dan penyintas.
"Ini pekerjaan yang sangat sulit dan sering menyiksa, tapi yang terpenting, saya ingin berterima kasih dan menghormati keberanian para penyintas dan keluarga mereka yang telah melapor, seringkali untuk pertama kalinya, kisah mengerikan dari penganiayaan yang mereka terima dari orang-orang yang sebenarnya berutang cinta dan perlindungan pada mereka, "jelasnya.
Perubahan pengakuan dosa dinilai mengganggu
Uskup Agung Katolik Sydney, Anthony Fisher, memeringatkan agar tidak mengubah pengakuan dosa, menggambarkan rencana itu sebagai "gangguan". "Saya pikir, usulan apa pun untuk menghentikan praktik pengakuan dosa secara efektif di Australia akan menjadi luka nyata bagi semua umat Katolik dan Kristen Ortodoks dan saya tak berpikir itu akan membantu kaum muda manapun," sebutnya.
"Saya pikir jika anak muda harus dilindungi dengan aman, memusatkan perhatian pada sesuatu seperti pengakuan dosa hanyalah sebuah gangguan."
Dari semua korban yang melaporkan pelecehan di lembaga keagamaan, lebih dari 60 persen mengatakan hal itu terjadi di tangan Gereja Katolik. Laporan komisi kerajaan tersebut mengatakan umat Katolik telah menunjukkan "kegagalan kepemimpinan yang buruk", terutama sebelum tahun 1990-an.
Uskup Agung Katolik Melbourne, Denis Hart, juga memeringatkan agar tidak melakukan perubahan terhadap pengakuan dosa, dengan mengatakan bahwa ini adalah "masalah spiritual yang serius".
Ia mengakui bahwa jika seseorang mengungkapkan pelecehan anak mereka kepadanya dalam pengakuan dosa, ia akan merasa "sangat berkonflik" tapi ia tidak akan merusak janjinya.
"Hukuman untuk setiap imam yang melanggar janji adalah pengucilan, pengusiran dari gereja, jadi ini masalah nyata, serius dan spiritual," sebutnya.
Usia rata-rata korban pelecehan di institusi Katolik berusia 11 tahun.
Sorotan ke agama
Katolik bukanlah satu-satunya lembaga keagamaan yang mendapat kecaman. Dalam temuannya, komisi kerajaan tersebut mengatakan bahwa semua institusi Yahudi di Australia harus secara eksplisit menyatakan bahwa hukum Yahudi, yang dikenal sebagai mesirah -yang melarang seorang Yahudi untuk mengadukan penganut Yahudi lainnya -tak berlaku untuk tindakan melaporkan tuduhan pelecehan seksual terhadap anak-anak ke polisi.
Laporan itu juga menyebut bahwa Gereja Anglikan harus mengadopsi kerangka standar yang seragam untuk memastikan uskup dan mantan uskup bertanggung jawab kepada otoritas atau badan yang sesuai sehubungan dengan tanggapan mereka terhadap keluhan pelecehan seksual terhadap anak.
Laporan itu juga merekomendasikan agar organisasi Saksi-Saksi Yehuwa menghapuskan dua peraturan saksi -yang mengharuskan dua saksi mata untuk tuduhan melakukan pelecehan seksual - dalam kasus yang melibatkan anak-anak.
Mempermudah proses pengadilan atas dugaan pelecehan terhadap anak membentuk sebagian besar laporan itu. Komisi kerajaan meminta perubahanterhadap undang-undang saat ini, yang akan mempermudah sejarah kriminal terdakwa untuk diungkap di pengadilan.
Laporan tersebut mengatakan, pemerintah negara bagian dan teritori harus memberlakukan undang-undang yang berisi ‘karakter yang baik dikecualikan sebagai faktor mitigasi dalam menindak kasus pelecehan seksual terhadap anak-anak’, kecuali di negara bagian New South Wales dan Australia Selatan.
Komisi kerajaan meminta pemerintah negara bagian dan teritori untuk memperluas undang-undang perhatian khusus, jadi bukan hanya perhatian khusus terhadap anak yang menjadi pelanggarann, tapi juga terhadap orang tua atau wali mereka.
Sekolah butuh panduan lebih
Laporan tersebut juga mendesak pemerintah negara bagian dan teritori untuk memberikan panduan yang konsisten secara nasional kepada para guru dan kepala sekolah tentang bagaimana mencegah dan menanggapi pelecehan seksual terhadap anak-anak.
Laporan itu mengatakan, penekanan khusus harus ditempatkan pada pemantauan sekolah asrama untuk memastikan mereka memenuhi Standar Aman bagi Anak.
AAP: Lukas Coch
Dewan Pemerintah Australia (COAG) juga disebut seharusnya meninjau persyaratan minimum nasional untuk menilai kesesuaian guru. Laporan terakhir mengatakan bahwa ribuan anak-anak diyakini mungkin telah dirugikan oleh perilaku seksual anak-anak lainnya di Australia setiap tahunnya.
"Kami juga percaya bahwa paparan terhadap praktik kekerasan atau berbahaya dalam konteks kelembagaan merupakan faktor risiko untuk menunjukkan perilaku seksual yang berbahaya," bunyi laporan itu.
Laporan tersebut mengatakan bahwa institusi mungkin telah memungkinkan perilaku seksual yang berbahaya dengan membiarkan "budaya kekerasan dan intimidasi terjadi" sehingga pelecehan menjadi "dinormalisasi".
Simak berita ini dalam bahasa Inggris di sini.
Ikuti Whatsapp Channel Republika