REPUBLIKA.CO.ID, MATARAM -- Kepolisian Daerah (Polda) Nusa Tenggara Barat (NTB) menggelar apel konsolidasi kesiapan pengamanan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2018 bersama TNI. Kapolda NTB Brigjen Pol Firli mengatakan, tahapan Pilkada serentak mulai akan bergulir pada bulan ini dengan masa pendaftaran calon.

NTB akan menggelar pemilihan gubernur dan wakil gubernur NTB, bupati dan wakil bupati Lombok Timur dan Lombok Barat, serta wali kota dan wakil wali kota Bima. Firli meminta, jajaran Polda NTB dan juga TNI untuk bersikap netral dan tidak terlibat dalam politik praktis.

"Saya minta TNI dan Polri bersikap netral, kita tidak mendukung salah satu calon. Tugas kita mengamankan, dan menjauhi masyarakat dari konflik," ujar Firli saat apel konsolidasi di Lapangan Gajah Mada, Jalan Langko, Mataram, NTB, Rabu (3/1).

Firli mengimbau, Polri dan TNI saling mengingatkan jika ada anggota yang kedapatan mendukung salah satu calon. "Muliakan provinsi kita, bersama-sama rakyat mewujudkan Pilkada yang aman dan terpilih seorang pemimpin yang membuat NTB menjadi sejahtera," lanjut Firli.

Firli menyebutkan, proses Pilkada sudah dimulai, di mana hasil pleno KPU terhadap calon independen yang mendaftar masih dianggap kurang lantaran baru memiliki 252.818 dukungan yang dianggap sah. Sementara syarat yang harus dipenuhi ialah 85 persen dari total daftar pemilih tetap atau sekitar 300.018 dukungan.

"Terkait dengan itu maka calon itu diberi kesempatan melengkapi kekurangan, batas waktu 18-20 Januari. Harus dapat dukungan kembali sekitar 100 ribu karena dikali dua," ucap Firli.

Firli berharap apapun keputusan KPU tidak mampu diterima semua pihak. Sedangkan, bagi jalur partai, para pasangan calon mulai akan melakukan pendaftaran mulai 8 Januari hingga 10 Januari. Firli meminta jajaran Polda NTB bersiap mengamankan kelancaran prosesi pendaftaran pada rentang waktu tersebut.