REPUBLIKA.CO.ID, MATARAM -- Kepolisian Daerah (Polda) Nusa Tenggara menggelar apel pasukan pengamanan pemilihan kepala daerah (pilkada) 2018. Kapolda NTB Brigjen Pol Firli mengatakan, apel pasukan bersama TNI, dan PKU bertujuan menjaga kesuksesan Pilkada NTB 2018.

"Kita ingin menyatukan semangat, kita boleh beda pilihan tapi kita semangat Bhineka Tinggal Ika harus tetap kita jaga," ujar Firli usai apel pasukan di eks Bandara Selaparang, Mataram, NTB, Jumat (5/1).

Konflik sosial menjadi perhatian utama Polda NTB. Terlebih jelang diselenggarakan Pilkada serentak pada 2018. Terdapat empat pilkada yang akan digelar di NTB pada Juni mendatang, mulai dari Pilgub NTB, Pilbup Lombok Barat dan Lombok Timur, serta Pilwali Bima.

Menilik data yang ada, tingkat konflik sosial di NTB memang tergolong tinggi. Namun, angka konflik sosial terus menunjukan penurunan yang cukup signifikan setiap tahun. Pada 2015, jumlah konflik sosial di provinsi berjuluk Bumi Gora mencapai 252 kasus dan menurun menjadi 179 kasus pada 2016.

"Pada 2017 hanya ada 26 kasus (konflik sosial), ini menunjukan masyarakat NTB mulai semangat tidak melakukan konflik menyambut pilkada. Artinya, kita (NTB) sudah keluar dari zona merah konflik sosial," lanjut Firli.

Firli menegaskan, Polda NTB akan terus mengawal sejumlah tahapan Pilkada, mulai dari pendaftaran, penetapan, hingga saat akhir pilkada.

"Kita akan mengawal, termasuk saat pendaftaran dimulai pada 8 hingga 10 Januari," kata Firli menambahkan.