REPUBLIKA.CO.ID, MEDAN -- Ketua DPW PPP Sumut, Yulizar Parlagutan Lubis, angkat bicara terkait pencopotannya akibat menolak mendukung Djarot Saiful Hidayat-Sihar Sitorus dalam Pilgub. Dia membantah kabar tersebut dan mengklaim masih menjabat hingga kini.
(Baca: Ada Apa dengan PPP?)
"Enggak ada (terima surat penonaktifan). Ketum mengatakan saya tidak mundur, Sekjen juga bilang saya tidak dimundurkan. Ngapain saya pusing amat," kata Yulizar di kantor DPW Sumut, Medan, Kamis (11/1).
Dengan pernyataan Ketum dan Sekjen tersebut, Yulizar menegaskan, dia masih menjabat sebagai Ketua DPW PPP Sumut. Dia pun mengaku akan terus memperjuangkan aspirasi umat Islam melalui partai berlambang Kabah itu.
"Bagi saya, semua alur kehidupan, Allah yang sudah tentukan. Hari ini, saya masih tegak di sini dengan catatan saya adalah Ketua DPW PPP Sumut," ujar dia.
Kabar pencopotan Yulizar marak diperbincangkan setelah surat keterangan dengan kop surat DPP PPP beredar. Dalam SK Nomor 1559/KPTS/DPP/I/2018 itu, jabatan Ketua DPW Sumut diserahkan pada Ihsan Nahrowi yang juga menjabat Ketua DPP PPP Korwil Sumatera. Surat itu pun ditandatangani Ketua Umum DPP PPP M Romahurmuziy dan Sekjen Arsul Sani.
Dalam surat itu, pencopotan Yulizar disebut merupakan buntut dari penolakannya untuk menjalankan perintah partai dalam mendukung Djarot-Sihar. Yulizar yang mengklaim mewakili suara DPW dan seluruh DPC se-Sumut tetap menginginkan Djarot berpasangan dengan figur muslim. Sesuai asas partai, mereka menolak mendukung 'pasangan pelangi'.
Yulizar pun menegaskan akan tetap dengan keputusannya itu. Pihaknya akan segera menyurati DPP dan Majelis Syariah DPP untuk datang ke Medan memberikan penjelasan atau tabayyun. Sembari menunggu, mereka tidak akan menggerakkan mesin partai untuk melakukan pemenangan terhadap Djarot-Sihar.
"Yang bergerak dan bekerja kan yang di Sumut. Bisa enggak yang di Jakarta bergerak? Kan enggak. Jadi sekarang posisi kami diam (dalam pemenangan Djarot-Sihar)," kata Yulizar.
Ikuti Whatsapp Channel Republika