REPUBLIKA.CO.ID, Sejumlah kebijakan hingga saat ini dinilai belum mewakili kepentingan dan kebutuhan dari perempuan. Hal ini terjadi karena perempuan belum cukup dihadirkan dalam setiap pengambilan kebijakan-kebijakan strategis.

Sekretaris Pimpinan Pusat (PP) Aisyiyah, Tri Hastuti Nur Rochimah, mengatakan perlu adanya dorongan agar keterlibatan perempuan dalam setiap pengambilan kebijakan strategis dapat ditingkatkan. "Tak hanya di kancah elite politik, peran perempuan juga harus dirintis mulai dari ranah desa," ujar Tri Hastuti, Selasa (16/1).

Terlebih, adanya Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, merupakan momen yang sangat penting bagi permpuan. Menurutnya, UU ini telah berhasil memperbesar peluang keterlibatan perempuan dalam pembangunan.

Hal tersebut sekaligus digunakan untuk memperkuat peranan di cabang dan ranting Aisyiyah dengan membuat Balai Sakina Aisyiyah (BSA). Balai ini merupakan perkumpulan perempuan di desa yang melakukan kegiatan ekonomi  sesuai dengan potensi di masing-masing daerah.