REPUBLIKA.CO.ID, RAKHINE -- Sebuah foto dari udara menunjukkan permukiman Rohingya di negara bagian Rakhine telah rata dengan tanah. Kejadian ini semakin menambah tuduhan bahwa pemerintah Myanmar berusaha menghilangkan rumah dan sejarah kelompok minoritas Muslim tersebut.
Dilansir AFP, Selasa (13/2), foto tersebut diunggah oleh akun Twitter Duta Besar Uni Eropa untuk Myanmar Kristian Schmidt. Ia mengunggah foto tersebut setelah melakukan misi diplomatik ke negara bagian Rakhine utara pekan lalu. Foto tersebut menunjukkan bekas wilayah yang dihancurkan dengan petak tanah yang luas.
Desa-desa yang dibakar selama serangan tentara tersebut, saat ini telah dihancurkan tanpa menyisakan struktur bangunan dan bahkan pepohonan. "Orang-orang Rohingya terkejut melihat desa mereka diratakan," kata Ketua LSM Proyek Arakan, yang telah bekerja bertahun-tahun dengan Rohingya di negara bagian Rakhine Chris Lewa.
Ia mengatakan, orang Rohingya khawatir musim hujan mendatang akan semakin menghapus semua tanda-tanda kehidupan masa lalu mereka. Menurut Lewa, banyak pihak khawatir tindakan keras baru-baru ini oleh pemerintah Myanmar adalah dorongan untuk menyingkirkan Rohingya selamanya.
"Rohingya memiliki perasaan bahwa mereka (militer) melakukan banyak hal dengan jejak terakhir kehadiran mereka di wilayah tersebut," katanya.
Tuduhan kampanye sistematis untuk menyingkirkan Rakhine dari sejarah Rohingya bukanlah hal baru. Tahun lalu, kantor Hak Asasi Manusia PBB menuduh Myanmar sedang melakukan upaya untuk menghapus secara efektif hal-hal yang berkaitan dengan Rohingya
Myanmar dan Bangladesh telah menandatangani sebuah kesepakatan pemulangan Rohingya pada tahun lalu yang seharusnya dimulai pada Januari 2018. Tapi banyak Rohingya menolak untuk kembali tanpa jaminan hak dan keamanan dasar. Pihak berwenang di Myanmar juga menyatakan bahwa mereka hanya akan menerima orang-orang yang diverifikasi sebagai penduduk.
Sementara itu, Menteri Kesejahteraan Sosial Myanmar Win Myat Aye, pejabat utama dalam proses pemukiman kembali, mengatakan penghancuran permukiman Rohingya adalah bagian dari rencana untuk membangun kembali desa-desa dengan standar yang lebih tinggi daripada sebelumnya. "Kami mencoba untuk memiliki rencana desa yang baru. Ketika mereka kembali mereka bisa tinggal di tempat asalnya atau terdekat dengan tempat asalnya," katanya.
Dia mengatakan proses ini memakan waktu karena kekurangan tenaga kerja yang dipicu oleh eksodus Rohingya. Menurutnya, pemerintah berencana untuk membayar orang-orang yang kembali untuk membantu membangun rumah mereka sendiri.
Hampir 700 ribu Rohingya telah meninggalkan negara bagian Rakhine Myanmar ke Bangladesh sejak serangan gerilyawan memicu tindakan keras militer. PBB telah menyebut tindakan Myanmar sebagai pembersihan etnis.
Aktivis Hak Asasi Manusia juga mengatakan penghancuran sistematis terhadap ratusan desa, masjid, dan properti Rohingya secara efektif menghilangkan hubungan Rohingya dengan tanah leluhur mereka. Kelompok minoritas Muslim ini tidak diakui sebagai kelompok etnis di Myanmar dan telah puluhan tahun mengalami penganiayaan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika