REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) tampak terkejut saat mendengar curahan hati dari para pengemudi truk dalam pertemuan di Istana Negara, Jakarta, Selasa (8/5). Para pengemudi truk tersebut mengaku kepada Presiden masih maraknya tindakan pungutan liar (pungli) dan premanisme selama perjalanan membawa angkutan barang.
"Jalan kita ini masih banyak pungli, enggak sih? Masih? Masih banyak? Oke menjadi catatan masih ada pungli," kata Jokowi saat bersilturahim dengan sejumlah pengemudi truk di Istana Negara, Jakarta.
Sejumlah pengemudi truk pun kemudian menyebut sejumlah titik terjadinya pungli. Mulai dari perbatasan Aceh hingga jalan lintas Sumatra. Begitu pula pungli yang terjadi di Jakarta, Cikampek, hingga Cirebon, dan bahkan di Samarinda serta Balikpapan.
Para pengemudi juga menceritakan adanya pungli dengan menempelkan cap di setiap kendaraan yang melintas. Mereka pun mengaku harus mengeluarkan tambahan ongkos akibat adanya pungli di sepanjang perjalanan yang mereka lintasi.
Tak tanggung-tanggung, pungli terhadap pengemudi truk bahkan mencapai hingga Rp 2 juta. Sayangnya, menurut salah satu pengemudi truk, terdapat aparat hukum yang juga melakukan pungli.
"Dari Jambi sampai Medan, titik rawan paling banyak memasuki Riau dan memasuki Medan, lintas timur dari Lampung sampai paling dominan wilayah hukumnya Polres Mesuji. Mungkin Polres Mesuji sudah tahu, tapi kewalahan, mungkin perlu di-back-up Mabes Polri," curhat salah satu pengemudi truk.
Selain itu, para pengemudi juga mengaku khawatir terhadap jaminan keselamatan mereka selama dalam perjalanan. Sebab, aksi premanisme dan pungli juga mengancam keselamatan para pengemudi truk.
"Kemarin sampai mobil teman saya dibakar, lalu mulai aman, mulai lagi perbatasan Jambi dan Palembang, masuk Sumsel yang namanya Bedengseng, rajanya, cap-capan lewat rumah makan di situ. Kalau kita lewat saja kita gak ngapa-ngapain, kita lewat warung wajib bayar. Kalau gak bayar, kaca pecah. Kalau enggak, golok sampai di leher. Kalau tidak, ban kita disobek, itu siang bolong," cerita mereka.
Dalam pertemuan ini, para pengemudi truk juga mengeluhkan aturan batas tonase muatan truk. Mereka meminta agar aturan tersebut disosialisasikan sehingga mereka terhindar dari denda yang diberlakukan. Mereka pun mengeluhkan banyaknya pungli yang tak hanya dilakukan oleh para preman, tetapi juga aparat penegak hukum dan petugas Dishub.
"Pak Polisi biasanya baik-baik, kalau pak polisi mintanya kecil. Kalau Dishub dengan ancaman kalau tidak bayar nanti mobil ditahan, dikandangi. Kita (ingin) di jalan tidak jadi korban terus, korban premanisme, perusahaan, aparat," ujar salah seorang pengemudi truk.
Mendengar keluhan tersebut, Presiden pun sempat menggeleng-gelengkan kepalanya. Ia mengaku akan terus menindaklanjuti keluhan para pengemudi truk itu.
"Saya kaget tadi ternyata banyak cap. Saya juga enggak tahu cap itu apa. Saya baru dikasih tahu, oh cap itu kayak gitu," ujar Jokowi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika