REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Fraksi PDIP DPRD Jakarta Gembong Warsono mempertanyakan alasan Pemprov DKI yang ingin melepas saham di PT Delta Djakarta selaku produsen bir. Gembong menilai, tak ada alasan logis yang bisa diterima terkait pelepasan saham tersebut di tengah keuangan DKI yang baik-baik saja.
"Nggak masuk akal, memang DKI kekurangan duit apa sampe jual begitu. Kalau kita jual itu kesannya kita gak punya duit. Padahal DKI duitnya banyak," kata dia saat dihubungi Republika.co.id, Kamis (17/5).
Alasan menambah keuangan DKI secara signifikan dari pelepasan saham tersebut dinilai tak rasional. Gembong mengatakan, banyak cara lain yang bisa dimaksimalkan untuk menambah pendapatan asli daerah (PAD). Artinya, kata dia, tak ada unsur keterdesakan atau urgensi untuk menjual saham di pabrik minuman beralkohol tersebut.
Gembong mengatakan, keinginan pemprov melepas saham di PT. Delta Djakarta tetap harus mendapat persetujuan dari dewan melalui rapat paripurna. DPRD, kata dia, akan mengkaji argumentasi pemprov yang harus berdasar kajian ilmiah terkait rencana divestasi atau pelepasan saham tersebut.
Namun, Gembong mengatakan, selaku ketua fraksi dirinya belum menerima surat resmi rencana pelepasan saham tersebut dari Pemprov DKI. Yang paling penting, kata dia, adalah kajian ilmiah yang dijadikan pemprov sebagai dasar argumentasi untuk mengambil kebijakan tersebut."Makanya kita pengen tahu dulu jalan pikirannya Pak Anies dan Pak Sandi, mau melepas saham itu apa," kata Gembong.
Baca juga, Lepas Saham Pabrik Bir, Sandi: Kami Mau yang Halalan Toyiban.
Dia menambahkan, alasan Gubernur Anies Baswedan yang pernah menyebut bahwa Jakarta tak butuh investasi di pabrik air keras dinilainya tak relevan. Anies, menurut Gembong, harus membuka diri dan menyadari bahwa Jakarta adalah kota metropolitan serta Ibu Kota yang artinya milik semua golongan. Jakarta tak bisa disamakan dengan daerah lain.
"Jakarta ini kota wisata, Jakarta kota perdagangan, itu musti disadari. Kita jangan berpikiran sempit, Bos. Jakarta harus kita samakan dengan kota-kota besar di dunia," ujar dia.
Ketidaksetujuan pelepasan saham di pabrik bir ini juga diungkapkan politikus PDIP Prasetio Edi Marsudi. Ketua DPRD DKI Jakarta ini menyesalkan keputusan Pemprov DKI yang akan melepas saham di perusahaan yang memberikan keuntungan cukup besar.
"Saya menyayangkan keputusan itu mengingat perusahaan tersebut telah memberikan dividen cukup besar setiap tahunnya dan berkontribusi terhadap PAD. Sayang sekali kalau sampai dilepas sahamnya," kata dia.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengumumkan pelepasan saham di PT Delta Djakarta selaku produsen minuman keras. Anies mengaku telah meneken keputusan pelepasan saham sebesar 26,25 persen yang dimiliki pemprov sejak tahun 1970-an.
"Pemprov memastikan akan melepas 26,25 persen saham di Perusahaan PT Delta Djakarta, perusahaan pembuat bir. Jadi 26,25 pasti dilepas, bukan akan. Ini komitmen kita," kata dia.
Dalam janji kampanyenya, Anies menyebut akan menjual saham pemprov di perusahaan bir itu jika terpilih. Anies bahkan pernah sesumbar bahwa kepemilikan saham di produsen minuman beralkohol itu tidak dibutuhkan warga Ibu Kota.
"Jakarta itu jauh lebih membutuhkan kita berinvestasi kepada air bersih daripada air keras. Itu pasti tuh," kata dia.
Laba bersih PT Delta Djakarta pada 2013 sebesar Rp 270,4 miliar, lalu 2014 naik menjadi Rp 288,4 miliar. Pada 2015 sempat turun menjadi Rp 192 miliar. Namun, pada tahun 2016, perusahaan mencatatkan keuntungan atau laba bersih perusahaan sebesar Rp 254 miliar.
Sementara tahun 2017 tercatat sebesar Rp 144 miliar. Dengan saham yang dimiliki, Pemprov DKI mendapat dividen atau pembagian keuntungan kurang lebih Rp 37 miliar.
Ikuti Whatsapp Channel Republika