REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengisyarata tidak menyetujui aturan larangan calon anggota legislatif (caleg) dari mantan narapidana kasus korupsi. Ketua Komisi II DPR, Zainuddin Amali, mengatakan belum ada sikap resmi dari lembaganya terkait aturan tersebut. 

Menurut Amali, DPR masih berpedoman kepada UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 yang tidak memuat larangan tersebut. “Sepanjang itu diatur dalam norma yang ada, dan pegangan kita adalah jangan sampai membuat sesuatu yang normanya tidak ada dalam undang-undang," kata Amali di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (22/5).

Dia melanjutkan, belum dapat menyampaikan secara resmi bagaimana sikap pimpinan DPR. Sebab, masih ada perbedaan sikap baik antarfraksi maupun perseorangan.

Amali menambahkan DPR akan melihat lebih dulu jalannya pembahasan aturan yang masuk dalam rancangan Peraturan KPU (PKPU) pencalonan anggota DPR, anggota DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota. 

Sebab, menurut dia, hal tersebut masih seputar wacana yang berkembang di luar pembahasan resmi dengan Komisi II DPR. 

"Nanti kita akan dengarkan apakah itu memang benar ada dan tercantum di aturan (rancangan) PKPU atau itu masih sekadar wacana yang berkembang," ujar dia.

Sementara itu, saat disinggung tentang pertemuan antara pimpinan Komisi II DPR dengan KPU sebelum masa reses lalu, Amali menegaskan tidak ada kejadian tersebut. Menurutnya, tidak ada pertemuan resmi semacam itu.

"Kami hanya ngobrol dan ketemu di satu kesempatan. Untuk sikap resmi ya akan terlihat di rapat hari ini sampai besok (Rabu)," lanjut dia.

KPU sudah menyelesaikan rancanganPKPU pencalonan anggota DPR, anggota DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota tersebut. Dalam rancangan aturan ini, tercantum larangan bagi mantan narapidana kasus korupsi mendaftar sebagai caleg. Adapun larangan ini tercantum pada pasal 8 ayat 1 huruf (j)rancangan PKPUpencalonan anggota DPR, anggota DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota.

Selain itu, dalam rancangan PKPU itu, KPU juga menambahkan aturan baru berupa kewajiban menyerahkan laporan harta kekayaan pejabat negara (LHKPN) bagi para caleg. Aturan tersebut tercantum dalam pasal 8 ayat 1 huruf (v) dan pasal 9 ayat 1 huruf (j) rancangan PKPUpencalonan anggota DPR, anggota DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota.

Ikuti Whatsapp Channel Republika