REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengungkapkan bawa Presiden Joko Widodo telah memutuskan untuk menjaga APBN 2018 dengan defisit lebih rendah dari yang direncanakan. Sebelumnya pemerintah menargetkan defisit APBN pada tahun ini sebesar 2,19 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), dan kini targetnya diturunkan menjadi 2,12 persen.
"Dari sisi outlook sekarang ini, kami memperkirakan APBN 2018 akan menjadi defisitnya 2,12 persen dari PDB atau dalam hal ini Rp 314 triliun lebih kecil dari tadinya yang diperkirakan Rp 325 triliun," kata Sri Mulyani saat konferensi pers usai Rapat Terbatas yang membahas realisasi dan prognosis pelaksanaan APBN 2018 di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin (9/7).
Baca juga, Jumlah Utang Luar Negeri Indonesia Meningkat 7,6 Persen
Menkeu mengungkapkan bahwa dalam laporan semester I APBN 2018 menunjukkan defisit yang mengalami penurunan, bahkan yang disebut keseimbangan primer posisinya positif. "Ini untuk pertama kali sejak empat tahun terakhir realisasi defisit kita adalah Rp 110 triliun lebih kecil dibandingkan tahun lalu yang posisinya Rp175 triliun," katanya.
Menurut Mulyani, hal ini menggambarkan bahwa pemerintah terus berusaha membuat APBN menjadi sehat, kredibel, terutama dikaitkan dengan pengelolaan utang."Hasil semester I ini mengkonfirmasikan sekali lagi bahwa pemerintah sangat berhati-hati dan sangat prudent di dalam menjaga APBN 2018," jelasnya.
"Dengan postur APBN yang cukup baik dan tidak mengalami deviasi yang besar dari sisi jumlah penerimaan negara dan jumlah belanja negara dan defisitnya lebih kecil yang direncanakan, maka Presiden menyampaikan tidak melakukan APBN perubahan," kata Sri Mulyani menambahkan.
Menkeu juga menegaskan bahwa dengan APBN yang baik ini, maka pihaknya akan menggunakan instrumen fiskal untuk menjaga ekonomi, terutama kondisi perekonomian yang sedang dalam tekanan dari ekonomi global.
Ikuti Whatsapp Channel Republika