REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) menilai, tata kelola Information Technology (IT) di pengadilan masih sangat lemah. Sebab, sumber daya manusia (SDM) yang menjabat dan mengelola IT, mayoritas bukan orang yang berkompeten.

"Harusnya itu dibenahi, yang mengelola IT harus yang berkompeten sehingga proses digitalisasi di pengadilan bisa berjalan optimal," ungkap Sekretaris Jenderal PHBI Julius Ibrani dalam Lokakarya Media di Megamendung, Kabupaten Bogor, Selasa (17/7).

Dia juga menyebut, masyarakat kurang melek terhadap perubahan dan informasi di pengadilan. Masyarakat atau klien, kata dia, masih banyak yang menjadi sasaran modus-modus penyimpangan dari oknum advokat atau oknum pegawai pengadilan.

"Masyarakat sering ditipu. Belum tahu banyak soal kemudahan (akses informasi secara digital) ini sehingga banyak yang masih dimintai sejumlah dana untuk ini itu, padahal tinggal diakses di aplikasi E-court misal," jelas dia.