REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Lima belas Purnawirawan TNI bergabung dan mencalonkan diri sebagai anggota DPR dari PDI Perjuangan. Kesiapan 15 purnawirawan TNI itu disampaikan saat acara Pembekalan Bacaleg Purnawirawan TNI di Kantor DPP PDI Perjuangan, Jl Diponegoro 58, Jakarta, Rabu (1/8).
Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengapresiasi kesiapan para purnawirawan TNI yang tidak diragukan lagi komitmennya terhadap Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Kebhinnekaan Indonesia.
“Lebih dari itu, kita sangat mengapresiasi kesiapan para purnawirawan TNI. Beliau-beliau adalah para patriot bangsa, yang nasionalismenya tidak perlu diragukan dan senafas dengan PDI Perjuangan,” kata Hasto dalam siaran persnya.
Hasto menegaskan bahwa PDI Perjuangan adalah partai ideologis Pancasila. Kami meneladani ide, gagasan, cita-cita, dan perjuangan Bung Karno.
Beliaulah yang mencanangkan pembebtukan Badan Keamanan Rakyat pada tanggal 23 Agustus 1945 sebagai cikal bakal ABRI yang kemudian menjadi TNI yang kita peringati setiap tanggal 5 Oktober.
“TNI adalah kekuatan pertahanan, dan penjaga kedaulatan NKRI yang terus kita perkuat agar semakin disegani sebagaimana tahun 60an dimana saat itu Angkatan Bersenjata kita terkuat di negara-negara belahan bumi selatan di bawah garis katulistiwa,” kata Hasto.
Hasto mengatakan, pembentukan “angkatan bersenjata” tak lepas dari dialektika pemikiran Bung Karno dalam pidato Indonesia Menggugat pada 1930 bahwa Indonesia akan merdeka ketika Pasifik membara karena Perang Dunia.
“Maka Bung Karno memilih bekerjasama dengan Jepang, dan kemudian membentuk PETA (Pembela Tanah Air) sebagai cikal bakal ABRI, yang merupakan integrasi dari seluruh kekuatan bersenjata Indonesia, mengingat revolusi fisik saat itu menghadirkan banyak laskar rakyat sebagai pembentuk jati diri TNI yang berasal dari rakyat”, ujar Hasto.
Lebih jauh, Hasto menegaskan, PDI Perjuangan selalu konsisten untuk mendorong netralitas TNI. “Namanya TNI dan Polri aktif tidak boleh berpolitik dalam negara,” tegas Hasto kepada para purnawirawan yang kini mulai berpolitik.
Soal netralitas ini, kata Hasto, juga didukung oleh pandangan PDI Perjuangan bahwa TNI adalah alat negara. Itu juga yang membuat Presiden ke-5 RI dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri tidak pernah memandang latar belakang identitas ketika memilih pejabat TNI.
Ke-14 purnawirawan TNI yang menjadi caleg antara lain, Marsda (Purn) Yan Manggesa, Laksda (Purn) Yuhastihar, Mayjen (Purn) Ch. H. Sidabutar, Mayjen (Purn) Bambang Haryanto, Marsda (Purn) Benedictus Widjanarko, Marsm Marsda (Purn) Warsono, Kolonel (Purn) Hargo Yuwono, Mayjen (Purn) Sakkan Tampubolon, Kolonel (Purn) Agus Zulkarnain, Brigjen (Purn) Syukran Hambali, Mayjen (Purn) Sturman Pandjaitan, Kolonel (Purn) Sanius Abastari dan Kolonel (Purn) S. Marzuki.
Ikuti Whatsapp Channel Republika