REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK -- Kantor Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB)PBB bagi Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA) telah mengeluarkan petisi kepada para pemimpin dunia terkait perlindungan warga sipil dan pekerja bantuan dalam konflik bersenjata. Petisi tersebut dikeluarkan dalam kesempatan Hari Kemanusiaan Dunia, yang jatuh pada 19 Agustus.
"Setiap tahun pada Hari Kemanusiaan Dunia, kami menyampaikan solidaritas buat jutaan orang yang terpengaruh oleh konflik dan pekerja kesehatan serta bantuan yang menempuh bahaya untuk membantu mereka. Kami memanfaatkan hari itu untuk mengingatkan dunia mengenai tanggung-jawab bersama kita untuk mengakhiri penderitaan tersebut," kata OCHA di dalam satu pesan yang dirilis Kamis (16/8).
"Hari ini, di daeran konflik di seluruh dunia, warga sipil secara rutin terbunuh atau cacat, kota besar dan kecil dirusak dan dihancurkan dalam serangan terarah atau membabi-buta. Rakyat terputus dari makanan, air dan bantuan penyelamat jiwa, dalam beberapa kasus, kelaparan dijadikan taktik perang," katanya.
Selama ini dalam berbagai konflik di banyak negara, personel medis dan kemanusiaan terbunuh, cedera, diculik atau dihalangi mencapai orang yang memerlukan bantuan mereka. "Dalam menjalankan tugasnya seringkali mereka terancamm hukuman karena menyediakan bantuan dan perawatan buat orang yang memerlukannya untuk bertahan hidup," kata OCHA dalam pesan yang disampaikannya.
Petisi itu dikeluarkan sebelum pertemuan para pemimpin dunia pada September di New York untuk menghadiri kegiatan tahunan Debat Sidang Majelis Umum PBB. OCHA meminta semua pihak dalam konflik agar menghindari penggunaan senjata peledak di daerah permukiman.
Lembaga PBB tersebut juga menuntut semua negara menjamin warga sipil di daerah konflik memperoleh akses ke bantuan kemanusiaan dan perawatan medis, dan memungkinkan pekerja kemanusiaan serta kesehatan bekerja secara aman. "Semua negara mesti menjamin perlindungan yang lebih baik dan bantuan bagi orang yang secara terpaksa terusir dari rumah mereka di dalam negeri mereka dan menegakkan hak asasi manusia, serta mesti menjadikan dihormatinya hukum hak asasi manusia dan kemanusiaan internasional sebagai syarat bagi eksport senjata mereka," kata OCHA.
"Dewan Keamanan PBB tak boleh menerima baik serangan terhadap anak-anak sebagai "kondisi normal baru" konflik bersenjata," ujar OCHA menambahkan.
Tanggal 19 Agustus dirancang sebagai Hari Kemanusiaan Dunia oleh Sidang Majelis Umum PBB pada 2008 untuk memperingati pemboman yang ditujukan kepada Misi Bantuan PBB di irak pada 19 Agustus 2003. Ledakan di Canal Hotel itu di Baghdad menewaskan 22 orang, termasuk utusan senior badan dunia tersebut di Irak, Sergio Vieira de Mello.
Ikuti Whatsapp Channel Republika