REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA — Sejumlah organisasi massa yang tergabung dalam Aliansi Revolusi Pendidikan menolak rencana implementasi Kurikulum 2013 tahun ajaran 2013/2014.

Aliansi ini terdiri dari Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), Federasi Guru Independen Indonesia (FGII), Forum Musyawarah Guru Jakarta (FMGJ), Indonesia Corruption Watch (ICW), Sekolah Tanpa Batas (STB), Front Perjuangan Pemuda Indonesia (FPPI), Koalisi Pendidikan, Solidaritas Anak Jalanan untuk Demokrasi (SALUD), BEM UNJ, Aliansi Orang Tua Murid Peduli Pendidikan (APPI), dan praktisi pendidikan.

Mereka menyebut Kurikulum 2013 diputuskan secara mendadak dan menelan anggaran hingga Rp 2,49 triliun. “Sampai saat ini DPR juga belum menyetujui anggaran melekat yang diajukan pemerintah untuk dialihkan ke program Kurikulum 2013. Meskipun demikian, Kemendikbud tetap saja menjalankan seluruh proses perubahan kurikulum. Lalu dari mana dana-dana tersebut?” ujar Koordinator Monitoring Pelayanan Publik Indonesia Corruption Watch (ICW) Febri Hendri.

Selain menyampaikan penolakan kurikulum, aliansi juga mendesak pemerintah menghentikan Ujian Nasional (UN) dan menghapuskan komersialisasi pendidikan.

Peneliti ICW, Siti Juliantari Rachman, mengatakan, langkah ini diambil agar pihak kementerian mau mendengar aspirasi yang disampaikan dan mempertimbangkan agar Kurikulum 2013 tidak begitu saja diterapkan pertengahan Juli mendatang. “Ini kurikulum instan yang efeknya dikhawatirkan akan merugikan anak bangsa nantinya,” katanya.

Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bidang Pendidikan Musliar Kasim mengatakan, sulit membatalkan kurikulum yang sudah dipersiapkan pada Juli 2013 itu. Apalagi, saat ini persiapan sedang dalam tahapan percetakan buku dan pelatihan guru.

Musliar mengungkapkan, sebelum membatalkan kurikulum yang berbasis saintifik-integratif tersebut, pihak yang menolak kurikulum harus lebih dulu mendengar penjelasan dari pemerintah. “Jika perlu dalam debat terbuka,” kata Musliar.

Pada debat tersebut, Musliar berjanji siap memberikan penjelasan. Tapi, debat harus fair dan mengundang semua pihak. “Jangan hanya menghadirkan yang menolak saja karena kalau dasarnya sudah menolak, dikasih penjelasan seperti apa pun tetap menolak,” tuturnya.

Terkait anggaran yang dipersoalkan ICW, Musliar menjelaskan, itu telah sesuai dengan RKA/KL Kemendikbud. Soal anggaran yang berubah-ubah, Musliar mengaku, dalam pengajuan anggaran Kurikulum 2013 kementerian memang belum bisa mengajukan anggaran yang pas sejak awal.

“Kami belum bisa mengajukan anggaran yang pas karena uji publik minta penerapan kurikulum tidak 30 persen,” ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika