REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menilai kebijakan lima hari sekolah (full day school) lebih banyak mengandung mudarat dibandingkan maslahatnya. Kebijakan lima hari sekolah terbukti membuat energi masyarakat tersedot dan sibuk dengan perdebatan dan kegaduhan dalam menyikapinya.

Sekjen PBNU HA Helmy Faishal Zaini mengatakan, kebijakan soal lima hari sekolah itu sesungguhnya bukan hanya ditolak oleh kalangan masyarakat pesantren saja, banyak kalangan di luar pesantren yang tidak sepakat dengan kebijakan tersebut.

“Akan ada banyak perubahan mendasar jika kebijakan ini dipaksakan. Sebab nyatanya masyarakat yang terdampak sangat luas. Kebijakan itu harus semaksimal mungkin menghindari mudarat. Dan full day school ini terbukti lebih banyak melahirkan mudarat," ujarnya kepada Republika.co.id, Selasa (11/7).

Karena itu, lanjut dia, kebijakan full day school (FDS) tersebut harus dibatalkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Apalagi, menurut dia, berdasarkan rilis survei indikator dari suatu majalah nasional mengungkapkan bahwa dari 6.889 responden sebanyak 4.827 atau sekitar 69 persen responden menyatakan bahwa kebijakan full day school tidak tepat dilakukan.

“Fungsi pemerintah itu mengambil kebijakan dalam banyak hal yang basisnya adalah kemslahatan dan aspirasi dari masyarakat. Khusus soal masalah pendidikan ini, kan kondisi sudah tertata dengan baik, jangan malah membuat kebijakan yang berpotensi menimbulkan kagaduhan,” kata Helmy.

Ikuti Whatsapp Channel Republika