REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Infrastruktur kerakyatan seperti rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan padat karya irigasi kecil menjadi program prioritas pemerintah tahun 2019. Selain itu, pembangunan jalan, jalan tol, jembatan bentang panjang dan bendungan juga menjadi fokus Kementerian  Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, rumah merupakan kebutuhan dasar bagi masyarakat untuk dapat berproduksi.

"Jadi akan tetap menjadi program prioritas termasuk perbaikan irigasi kecil melalui program Padat Karya Tunai agar dana yang bergulir di desa lebih banyak," katanya saat meresmikan 40 unit Rumah Khusus (Rusus) Desa Pucungrejo dan 3.813 unit rumah yang mendapatkan bantuan dana Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah beberapa waktu lalu.

Diakui Basuki, kebutuhan perumahan di Indonesia masih tinggi. Untuk memenuhinya tidak bisa hanya melalui dana APBN tapi juga kerja sama dengan perbankan, pengembang dan pemerintah daerah. Pemerintah dalam hal inu Kementerian PUPR membangun rumah MBR melalui Ditjen Penyediaan Perumahan seperti pembangunan rumah susun, rumah khusus dan rumah swadaya atau BSPS bagi MBR.

"Setiap tahunnya Kementerian PUPR memperbaiki sekitar 160 ribu unit rumah tidak layak huni (RTLH) melalui Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Tahun 2019 diprogramkan untuk perbaikan sebanyak 200 ribu unit RTLH yang ada di seluruh Indonesia," kata Basuki.

Rusus Desa Pucungrejo dibangun diatas lahan seluas 3.800 hektare persegi, dengan ukuran rumah tipe 28. Biaya pembangunan sebesar Rp 4 miliar oleh kontraktor PT Insan Pesona dan konsultan pengawas PT Parigraha melalui anggaran tahun 2018.

Sementara melalui program BSPS, masyarakat menerima bantuan uang sebesar Rp 15 juta untuk memperbaiki rumahnya. Penerima bantuan BSPS di Kabupaten Magelang tersebar di 21 desa antara lain, Desa Grabag sebanyak 480 unit, Desa Muntilan sebanyak 140 unit, Desa Tempuran sebanyak 120 unit, Desa Ngablak sebanyak 240 unit, Desa Kaliangkrik sebanyak 160 unit, Desa Pakis sebanyak 230 unit, Desa Dukun sebanyak 268 unit, Desa Mertoyudan sebanyak 180 unit, Desa Secang sebanyak 405 unit.

Kemudian di Desa Ngluwar sebanyak 160 unit, Desa Salam sebanyak 120 unit, Kajoran sebanyak 160 unit, Desa Windusari Sebanyak 110 unit, 20 unit, Desa Salaman sebanyak 180 unit, Desa Mungkid sebanyak 170 unit, Desa Bandongan sebanyak 190 unit, Desa Sawangan sebanyak 190 unit, Desa Candimulyo sebanyak 30 unit, Desa Srumbung sebanyak 60 unit, dan Desa Borobudur 200 unit.

Ikuti Whatsapp Channel Republika