Jika Prabowo Menang: BW, Busyro, dan Novel Calon Jaksa Agung

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sejumlah nama mantan petinggi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), seperti Bambang Widjajanto, Busyro Muqodas, Chandra M Hamzah, ahli hukum Todung Mulya Lubis, dan penyidik KPK Novel Baswedan disebut-sebut akan menjadi kandidat jaksa agung. Ini terjadi jika nantinya capres nomor urut 02 Prabowo-Sandiaga terpilih sebagai presiden dan wakil presiden periode 2019-2024.

Koordinator Jubir Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga Dahnil Anzhar Simanjuntak menilai kelima nama tersebut sampai saat ini masih akan dipertimbangkan. "Lima orang itu tentu menjadi pertimbangan, banyak disebut sebut begitu ya. Ada Mas Bambang Widjojanto, ada Mas Novel ada Pak Busyro Muqodas dan beberapa tokoh lain. Bisa bertambah untuk kita pertimbangkan," kata Dahnil di Media Center Prabowo-Sandiaga, Kamis (31/1).

Dahnil menjelaskan munculnya kelima nama tersebut didasarkan keinginan Prabowo-Sandiaga yang bertekad menegakkan hukum di pemerintahannya. Prabowo-Sandi sejak awal dalam berbagai kesempatan mengatakan bahwa tidak ingin lagi ada politisasi hukum.

"Hukum tidak boleh dijadikan jadi alat politik. Dan itu yang terjadi hari ini. Misalnya di kejaksaan agung banyak tiba-tiba orang partai politikus hijrah ke satu partai untuk menghindari hukuman. Nah itu tak boleh terjadi lagi nanti proses hukum kita rusak," ucapnya.

Dahnil memastikan bahwa Prabowo-Sandiaga tidak akan mengangkat jaksa agung yang berafiliasi dengan politik. Hal itu menurutnya untuk menghindari konflik kepentingan.

"Bukan berarti kader partai politik tidak baik, banyak yang baik. Tetapi untuk menghindari sedini mungkin potensi vested interest itu saja," ungkapnya.

Sementara itu menanggapi hal tersebut, Sandiaga menegaskan jika nantinya terpilih, dirinya dan Prabowo akan memberikan kesempatan kepada putra putri terbaik untuk mengisi di sejumlah jabatan penting. Senada dengan Dahnil, Sandiaga menginginkan seorang jabatan jaksa agung sebaiknya tidak terafiliasi dengan partai tertentu.

"Kami tidak ingin hukum itu digunakan untuk memukul lawan dan merangkul kawan," kata mantan wakil gubernur DKI Jakarta itu.

Ikuti Whatsapp Channel Republika