REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA --  Tersangka kasus dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu yang juga Ketua Umum Persaudaraan Alumni (PA) 212 Slamet Maarif diimbau menjalani proses hukum tanpa mengumpulkan massa untuk mendukungnya. Slamet diduga melakukan kampanye di luar jadwal.

"Kami imbau siapapun yang ditetapkan sebagai tersangka silahkan melalui mekanisme yang ada, mau di-challenge silakan, tetapi mekanisme yang ada, jangan membawa-bawa massa," ujar Kadiv Humas Polri Irjen Pol M Iqbal di Jakarta, Senin (11/2).

Jika terdapat massa yang turun untuk mendukung Slamet Maarif selama menjalani proses hukum maka masyarakat akan terganggu. Setidaknya, ia mengatakan, karena kemacetan di jalan.

Iqbal menegaskan, kepolisian mengedepankan azas praduga tidak bersalah dan semua orang memiliki persamaan hak di mata hukum. Penetapan Slamet Maarif sebagai tersangka pun setelah dilakukan penyidikan secara profesional dan melalui prosedur sesuai hukum.

Anggota Tim 11 Alumni 212 - Slamet Maarif (REPUBLIKA)

Setelah dilakukan analisis, gelar perkara dan verifikasi, kata Iqbal, orasi Slamet Maarif dalam Tabligh Akbar PA 212 di bundaran Gladak, Jalan Slamet Riyadi, Solo, pada Ahad (13/1) lalu terbukti merupakan perbuatan melawan hukum, yakni berkampanye di luar jadwal. Selanjutnya, polisi memperkuat alat bukti dalam pemeriksaan terhadap Slamet Maarif.

Slamet Maarif diduga melanggar Pasal 280 ayat 1 tentang melakukan kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan, baik KPU pusat maupun daerah. Selain itu, juga diduga melanggar Pasal 521 UU Nomor 7 tahun 2017 tentang melakukan kampanye yang dilarang bagi peserta pemilu dan tim kampanye.

Ikuti Whatsapp Channel Republika