REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Maraknya Kepala Desa, Camat hingga Bupati dan Wali Kota yang secara terang-terangan menyatakan dukungannya kepada salah satu pasangan calon (Paslon) dinilai akan berdampak buruk terhadap kondisi sosial pasca Pemilu berlangsung. Pengamat Politik Rico Marbun menilai jelang pemilu kepala desa, camat hingga kepala daerah semestinya lebih berhati-hati dalam menjaga netralitas.

“Pemilu kali ini kan sudah sangat terpolarisasi, kalau ada semacam ketidakadilan dari aparat negara dalam proses pemilu ini saya khawatir ada kegelisahan sosial yang berujung pada dinamika sosial yang cukup panas pascapemilu,” kata Rico kepada Republika Senin (4/3).

Rico pun menyayangkan dengan beredarnya sejumlah video yang berisi sejumlah kepada desa hingga wali kota yang terang-terangan menyatakan dukungannya untuk salah satu Paslon. Kendati menurutnya hal itu dilakukan diluar jam kerja, namun ia pun mempertanyakan etika pejabat pemerintah terlebih dengan menyatakan diri sebagai kepala desa, camat maupun wali kota.

“Ada yang pakai seragam, ada yang sebut sebagai wali kota, saya tak habis pikir kok seperti itu. Bahkan sampai ada menteri yang menyatakan aparat negara wajib mensosialisasikan keberhasilan pemerintah, ini maksudnya apa? Apa tak ada cara lain yang lebih halus,” katanya.

Rico pun menilai Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) harus lebih agresif menyelidiki pejabat pemerintah dari tingkat desa hingga kepala daerah yang secara terang-terangan mendukung salah satu Paslon tertentu. Ia pun berharap Bawaslu segera menindaklanjuti video-video tersebut dan membeberkan hasilnya kepada publik secara transparan.

“Loyalitas aparat sipil itu bukan kepada Presiden tetapi kepada negara, kepada jalannya roda pemerintahan bukan untuk mensosialisasikan demi elektabilitas,” katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika