REPUBLIKA.CO.ID, SOREANG - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bandung mengungkapkan menemukan 46 warga negara asing (WNA) yang terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT) pemilihan presiden (pilpres) dan pemilihan legislatif (pileg) 2019. Hal itu diketahui usai dilakukan verifikasi faktual ke lapangan di beberapa kecamatan.
Komisioner Bawaslu, Kabupaten Bandung, Hedi Ardhia mengungkapkan akhir pekan kemarin sudah melakukan verifikasi terkait WNA yang masuk DPT. Termasuk konfirmasi kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Bandung.
"Data 46 WNA sudah konfirmasi ke Disdukcapil itu data pemilih tetap. Jadi kami tidak ngada-ngada tapi data pemilih tetap. Kami curigai ini WNA, kami konfirmasi ke disdukcapil bahwa itu bukan warga kab Bandung tapi WNA," ujarnya, Senin (11/3).
Di lapangan, ia mengungkapkan sangat mengkhawatirkan sebab banyak kasus yang muncul terkait DPT. Seperti, seorang ibu WNA sedangkan suami dan anaknya warga negara Indonesia. Menurutnya, ibu tersebut sudah mempunyai KTP elektronik dan mengajukan masuk DPT namun tidak terakomodasi
"Ada beberapa kasus, ibunya WNA. Anak dan suaminya WNI dan yang bersangkutan punya KTP elektronik tapi belum masuk DPT. Sudah mengusulkan tapi belum terakomodasi. Juga ada kasus warga Belanda punya KTP elektronik Indonesia padahal yang bersangkutan sejak kecil di Belanda, ini aneh. Kok masih ada ktpnya siapa yang megang KTP itu," katanya.
Ia mengatakan dalam beberapa hari ke depan akan melakukan sidang ajudikasi terkait kesalahan administrasi yanh dilakukan KPU. Karena Bawaslu yang menemukan masalahnya maka sidangnya akan dilaksanakan di provinsi.
"46 ini, WNA masuk DPT temuan kita sedangkan versi KPU ada 49 orang. 49 itu baru beberapa kecamatan belum semua. Kami sisir lagi terduga WNA 95 orang dan kemungkinan banyak bertambah," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika