REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tim Kampanye Nasional (TKN) mengatakan capres-cawapres Jokowi-KH Maruf Amin bertekad melindungi anak-anak Indonesia di berbagai bidang. Termasuk bidang kesehatan, dengan mencegah stunting pada anak.
"Terkait visi misi perlindungan anak, tumbuh kembang anak, stunting menjadi ancaman kualitas manusia ke depan dan daya saing bangsa. Karena itu kami bertekad ingin menurunkan stunting," kata Direktur Penggalangan Pemilih Perempuan TKN Fauziah Ida yang berbicara di konferensi pers pemaparan visi misi perlindungan Anak capres dan cawapres pasangan 01 dan 02, di Jakarta, Rabu (13/3).
Fauziah mengakui, angka stunting yang masih tinggi yaitu sekitar 30 persen tahun ini dan pemerintah bertekad menurunkan stunting hingga 28 persen tahun depan. Untuk melindungi anak dan mengurangi stunting, dalam lima tahun ke depan pihaknya berupaya menerapkan program kesehatan seperti mempercepat jaminan asupan gizi dan tumbuh kembang sejak kandungan, memperbaiki sanitasi, menurunkan prevalensi penyakit menular dan tidak menular hingga menggalakkan gerakan masyarakat hidup sehat (germas).
"Kami akan memanfaatkan pos pelayanan terpadu (posyandu) dan kepala desa untuk memanfaatkan dana desa membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk kesejahteraan masyarakat desa," ujarnya.
Pihaknya sengaja akan melibatkan aparat desa karena kasus stunting yang banyak terjadi di desa. Tak hanya upaya menekan stunting, ia menyebut Jokowi-Ma'ruf juga bertekad melindungi anak di bidang kesehatan lainnya dengan mengurangi angka kematian ibu akibat melahirkan (AKI). Selain itu, dia melanjutkan, pemerintah akan mendorong Kementerian Kesehatan dan berlanjut ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menyiapkan banyak tenaga kesehatan.
Pihaknya juga berkomitmen melindungi anak dari kekerasan dengan memastikan adanya kampung layak anak, hingga meneruskan program three ends yaitu mengakhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak (end violence against women and children), mengakhiri perdagangan manusia (end human trafficking) dan mengakhiri kesenjangan ekonomi (end barriers to economic justice).
Kemudian, dia melanjutkan, untuk melindungi anak di bidang pendidikan juga dilakukan. Upaya yang terbaru dengan adanya Kartu Indonesia Pintar (KIP) untuk mengejar target wajib belajar 12 tahun. Ia mengklaim, KIP banyak dipuji masyarakat.
"Kami mendapatkan apresiasi saat memberikan KIP karena orang tua tidak mampu yang semula menikahkan anak perempuannya karena berpikir daripada mereka tidak mampu mengurusi anak mending diurus suaminya. Karena itu KIP bisa menekan pernikahan dini," ujarnya.
Tak hanya KIP untuk jenjang sekolah, pihaknya berkomitmen memperluas jangkauan yaitu meluncurkan KIP kuliah. Pihaknya juga bertekad memberikan perlindungan kepada anak dengan meningkatkan kesetaraan gender dan mendorong perempuan memiliki peran penting di keluarga dan publik. Karena itu, pihaknya berjanji akan meningkatkan akses anak perempuan mendapatkan pendidikan karena mereka memiliki hak.
TKN juga berkomitmen melibatkan perempuan dalam tumbuh kembang anak dan pendidikan karakter keluarga. Menurutnya, keluarga penting dilibatkan karena membangun negara efektif dari membangun keluarga yaitu dengan memberikan pendidikan karakter.
Ikuti Whatsapp Channel Republika