REPUBLIKA.CO.ID, SERANG -- Tingkat penganguran terbuka (TPT) di Provinsi Banten mengalami penurunan hingga 7,58 persen atau sebanyak 465,8 ribu orang. Angka ini menunjukkan penurunan setelah mengalami kenaikan pada 2018 lalu di angka 7,77 persen.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Banten per Ferbruari 2019, jumlah angkatan kerja sebesar 6,14 juta orang dengan jumlah yang bekerja sebanyak 5,68 juta orang. Jumlah tersebut meningkat 53,92 ribu orang dibandingkan Februari 2018.
Sementara itu jumlah penduduk bekerja di Provinsi Banten meningkat dari tahun 2018 sebanyak 5,62 juta orang menjadi 5,68 juta orang pada 2019. Dengan struktur lapangan pekerjaan utama terbesar meliputi perdagangan sebesar 23,88 persen atau 1.355,54 orang, industri pengolahan sebesar 19,97 persen atau 1.133,79 orang, pertanian, pertambangan dan penggalian sebesar 12,72 persen atau 722,12 orang.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Banten Alhamidi menuturkan kegembiraannya atas menurunnya tingkat pengangguran terbuka tahun ini. Akan tetapi menurutnya, terdapat selisih jumlah pengangguran antara BPS dengan pendataan yang dilakukan Disnakertrans menurut kartu kuning yang berjumlah 80 ribu orang.
"Kalau pendataan tahun 2018 itu jumlahnya 80 ribu orang, berdasarkan kartu kuning yang terdata. Kalau tahun ini kita belum cek lagi," ujar Alhamidi, Selasa (7/5).
Lebih lanjut Alhamidi menuturkan, jumlah pengangguran di Banten masih didominasi lulusan SMK. Saat ini di Banten terdapat 675 SMK, terdiri dari 600 SMK swasta dan 75 SMK negeri.
Tingginya angka pengangguran dari lulusan SMK diakui Alhamidi menjadi pekerjaan rumah bersama untuk terus meningkatkan kompetensi para lulusan SMK agar menjadi SDM kerja siap pakai.
"Kami terus berupaya meningkatkan kompetensi pekerja, membentuk skill development centre untuk kesempatan kerja, memberangkatkan ke luar negeri, perekrutan tenaga kerja, dari perushaan kan tiap minggu ada laporan perekrutan kerja, begitupun Disnakar kabupaten/kota karena ada Pergub wajib lapor lowongan kerja," tuturnya
Selain itu, ia berharap instansi lain dapat bersinergi aktif dalam upaya pengurangan angka pengangguran terbuka di Banten. Seperti melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam penyiapan SDM siap pakai dan sesuai dengan pangsa pasar melalui pendidikan formal atau berinovasi dengan pendidikan lainnya.
"Termasuk SKPD lain juga nanti dapat berkontribusi dalam mengurangi angka pengangguran. Misalnya Dinas PUPR anggarannya Rp 1,3 triliun, itu bisa menyerap pengangguran berapa persen" ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika