Senin 17 Jun 2019 14:58 WIB

MK: Persidangan Jarak Jauh Diperbolehkan

MK sudah memiliki aturan untuk persidangan jarak jauh

Rep: Dian Erika Nugraheny/ Red: Esthi Maharani
Kuasa hukum calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02 selaku pemohon, Bambang Widjojanto, saat mengikuti sidang perdana perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) pilpres 2019 di gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat (14/6).
Foto: Republika/Putra M. Akbar
Kuasa hukum calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02 selaku pemohon, Bambang Widjojanto, saat mengikuti sidang perdana perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) pilpres 2019 di gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat (14/6).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Juru Bicara Mahkamah Konstitusi (MK) Fajar Laksono mengatakan, pihaknya bisa menggelar sidang jarak jauh via video conference untuk sidang pembuktian perkara sengketa perselisihan hasil pemilu (PHPU) pilpres. Menurut Fajar, sidang seperti ini sudah biasa dilakukan oleh MK.

"Persidangan jarak jauh tidak ada masalah. Kita sudah ada aturannya untuk persidangan jarak jauh," ujar Fajar kepada wartawan di gedung MK, Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (17/6).

Hal ini diungkapkan Fajar menanggapi permintaan kubu capres-cawapres 02 agar sejumlah saksinya memberikan keterangan via video conference dengan alasan keamanan. Fajar mengaku belum terlalu tahu format sidang jarak jauh yang diminta oleh kubu Prabowo-Sandiaga Uno itu.

Namun, sebagaimana pernah dilakukan MK selama ini, dalam sidang jarak jauh adalah menggunakan sarana video conference yang ditempatkan MK di 42 perguruan tinggi di seluruh Indonesia. "Pranata persidangan jarak jauh itu dimungkinkan dalam persidangan MK. MK punya fasilitas video conference yang kita letakkan di 42 fakultas hukum di seluruh Indonesia," jelas Fajar.