REPUBLIKA.CO.ID, CIMAHI -- Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruhzanul Ulum mengkritisi biaya pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2019 tingkat SMA swasta yang mencapai Rp 50 juta. Jumlah tersebut dianggap akan memberatkan calon siswa yang kurang mampu.
Karena itu, ia akan melakukan evaluasi terhadap SMA. "Ada beberapa pihak lembaga atau yayasan swasta yang memungut pendaftarannya menurut kami besar. Ada yang sampai Rp 50 juta dan Rp 17 juta padahal siswa SMA sudah dibantu oleh pemerintah baik yang swasta atau negeri," ujarnya di sela-sela meninjau SMA 1 Cimahi, Jumat (21/6).
Dirinya berharap agar biaya pendaftaran ke SMA khususnya swasta tidak terlalu mahal. Terlebih, pemerintah daerah membantu biaya siswa Rp 5 juta pertahun. Sebab jika itu terjadi maka siswa kurang mampu dan ingin masuk swasta akan kesulitan karena mahal.
"Kami akan evaluasi dan ditanya dana tersebut untuk apa saja dan realistis tidak. Kami juga akan mengevaluasi SK yang diberikan kepada mereka. Jangan terlalu mahal," ungkapnya.
Uu khawatir pengelola pendidikan di tingkat SMA swasta menjalankan pendidikan dengan unsur bisnis yang dominan. Namun, jika realistis dan bisa dipertanggungjawabkan kebijakan tersebut sah-sah saja.
"Saya khawatir dengan sistem zonasi hari ini dimanfaatkan oleh orang untuk bisnis," katanya. Meski menyampaikan adanya SMA swasta yang memungut biaya hingga Rp 50 juta namun ia tak menyebut nama dan lokasi sekolah.
"Saya tidak bisa menyampaikan di mana. Tapi kami menemukan, mudah-mudahan tidak terjadi seperti itu. Data SMA ada di kami. Teguran belum, kami baru menerima informasi kemarin," katanya.
Uu mengatakan keberadaan sistem zonasi dalam PPDB dilakukan untuk memenuhi unsur keadilan. Sejauh ini, menurutnya pelaksanaan di Jawa Barat berjalan lancar dan baik. Kalau ada yang masih dianggap kurang akan dievaluasi. Zonasi biar ada unsur keadilan," ungkapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika