Selasa 25 Jun 2019 18:00 WIB

Bank Dunia Sebut Indonesia Harus Waspadai Perang Dagang

Perwakilan Bank Dunia di Indonesia menemui Presiden Joko Widodo

Trump mengumbar sanksi ekonomi dan perang dagang.
Foto: republika
Trump mengumbar sanksi ekonomi dan perang dagang.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Perwakilan Bank Dunia (World Bank) di Indonesia Rodrigo A Chaves menyarankan agar pemerintah Indonesia mewaspadai perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan China yang diibaratkan sebagai 'awan hitam yang menggelayut'.

"Kami rasa pemerintah perlu memperhatikan dengan seksama apa yang sedang terjadi di ekonomi global saat ini. Ada awan hitam yang menggelayut karena perang dagang. Semoga saja negosiasi antara dua negara kuat (AS-China) segera terjadi agar perang dagang tak berdampak semakin buruk untuk semua pihak," kata Rodrigo di lingkungan istana kepresidenan Jakarta, Selasa (25/6).

Baca Juga

Rodrigo A Chaves beserta tim dari Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional (IMF) bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro dan sejumlah pejabat terkait lainnya.

Namun Rodrigo mengaku bahwa Bank Dunia tidak punya nasihat khusus untuk Pemerintah Indonesia dalam menyikapi perang dagang tersebut. "Kami masih perlu menunggu dan melihat dalam waktu ke depan untuk memastikan sejumlah hal," ungkap Rodrigo

Dalam pertemuan itu Rodrigo mengatakan juga melaporkan sejumlah program Bank Dunia di Indonesia kepada Presiden Joko Widodo. "Kita hanya melaporkan program kerja Bank Dunia di Indonesia selama satu tahun terakhir," tambah Rodrigo.

Program tersebut termasuk pinjaman yang sudah diberikan kepada Pemerintah Indonesia selama satu tahun terakhir. "Kami hanya melaporkan apa yang telah kami lakukan selama tahun fiskal kemarin, pinjaman yg kami kucurkan. Perbincangan yang kami miliki sangat informal," ungkap Rodrigo.

Pada 2018 lalu Bank Dunia tercatat memberikan pinjaman sebesar 150 juta dolar AS atau sekitar Rp 2,1 triliun (kurs Rp 14.000) untuk program Indonesian Supporting Primary Health Care Reform (I-SPHERE) yang bertujuan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Pemerintah Indonesia yaitu Program Indonesia Sehat.

Program ini akan berfokus kepada tiga provinsi tertinggal di Indonesia Timur: Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Papua, yang saat ini sedang menghadapi tantangan dalam ketidakmerataan pada hasil upaya kesehatan dan akses terhadap pelayanan kesehatan primer yang bermutu, khususnya angka kematian anak berusia di bawah lima tahun, malnutrisi kronis, dan stunting.

Perang dagang antara AS dan China dilakukan dengan memberlakukan tarif tinggi pada barang impor satu sama lain. Presiden AS Donald Trump telah mengancam untuk mengenakan tarif pada barang lain senilai 325 miliar dolar AS, mencakup hampir semua impor China yang tersisa ke AS, termasuk produk konsumen seperti ponsel, komputer dan pakaian.

Pekan lalu Federal Reserve (Fed) mengisyaratkan pemotongan suku bunga mulai awal Juli untuk mengatasi risiko ekonomi yang semakin meningkat, yang menurut para analis dapat meningkatkan tekanan pada bank sentral China untuk melonggarkan kebijakan guna mendukung perlambatan ekonomi.

Masalah lain adalah sanksi AS terhadap raksasa teknologi China Huawei Technologies Co Inc. Pemerintahan Trump menuduh China gagal melindungi hak kekayaan intelektual, memaksa transfer teknologi dan gagal memberikan lapangan permainan yang setara bagi perusahaan-perusahaan AS.

China telah berulang kali berjanji untuk membuka pasarnya yang lebih luas bagi investor asing dan memberi mereka layanan dan perlakuan yang lebih baik. China juga membantah tuduhan gagal melindungi hak kekayaan intelektual atau memaksa perusahaan asing untuk mentransfer teknologi.

sumber : Antara
BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement