REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sektor pariwisata di Indonesia dianggap sangat potensial untuk menjadi kunci dan solusi dalam menghadapi dampak ekonomi akibat perang dagang yang memanas antara Amerika Serikat dan Cina. Sejak perang dagang memanas, pariwisata menjadi sektor ekonomi yang tidak terdampak.
Staf Ahli Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Bidang Sinergi Ekonomi dan Pembiayaan, Amalia Adininggar mengatakan, di tengah kondisi ekonomi global yang tidak menentu, sektor pariwisata justru mampu mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara.
“Analisis sementara menunjukkan industri pariwisata tidak terpengaruh oleh perang dagang. Meski sedang terjadi perang dagang, orang-orang tetap berwisata,” kata Amelia dalam keterangannya diterima Republika.co.id, Jumat (28/6).
Ia mengatakan, sejak ditetapkan sebagai leading sector, pariwisata diharapkan dapat menjadi salah satu sektor unggulan penghasil devisa negara. Terlebih ketika perang dagang AS-Cina mulai memberikan pengaruh negatif bagi ekspor dan impor Indonesia.
Karena itu, Amalia menjelaskan, salah satu "jalan pintas" yang bisa digunakan untuk menyelamatkan devisa negara adalah lewat sektor pariwisata.
Meski begitu, yang mesti mendapat perhatian pemerintah dan para stakeholder adalah bukan seberapa banyak jumlah wisatawan yang berkunjung ke Indonesia. Akan tetapi seberapa besar uang yang masuk dari sektor ini.
"Yang penting seberapa besar dana yang dihabiskan oleh wisatawan yang datang ke Indonesia dan ini lah yang berdampak pada peningkatan produk domestik bruto (PDB)," kata dia.
Pelaksana Tugas Sekretaris Kementerian Pariwisata, Ni Wayan Giri Adnyani menjelaskan, pariwisata bersifat kompleks. Oleh karena itu dibutuhkan dukungan dari berbagai pihak kementerian dan lembaga terkait. Terutama untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia.
"Kemenpar tidak dapat melakukan semuanya sendiri, perlu sinergi berbagai sektor," kata dia.
Sementara itu, Ketua Bidang Pembinaan Hotel Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) mengatakan, pemerintah harus juga memelihara iklim investasi. Hal itu dapat dilakukan dengan mempermudah perizinan, kepastian hukum, sistem perpajakan yang lebih jelas serta pembangunan infrastruktur dan sumber daya manusia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika