REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman mengingatkan kepada pejabat  eselon 1 dan 2 yang dilantik mengenai masalah yang krusial yakni KKN (Kolusi, Korupsi dan Nepotisme). Apalagi persoalan tersebut sejak awal menjadi arahan dari Presiden RI, Joko Widodo.

“Sejak awal pemerintahan, Bapak Presiden mengarahkan ASN wajib bebas dari KKN. Karena itu kami harus memulai hal itu dari Kementerian Pertanian,” kata Amran saat pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian Pertanian di Jakarta, Senin (29/7).

Amran menegaskan, bahwa pihaknya tidak akan bermain-main dan tegas dalam pemberantasan korupsi. Di Kementerian Pertanian setidaknya sekitar 1.500 pegawai yang telah diberikan demosi dan mutasi selama 5 tahun terakhir. 

Dalam upaya memberi contoh untuk bersih dari KKN, Amran mengatakan, dirinya menutup perusahaan racun tikus miliknya untuk terhindar dari praktek KKN, setelah mendapatkan amanah menjadi Menteri Pertanian, padahal potensi omset perusahaannya dari kegiatan usaha pertanian di seluruh Indonesia mencapai 250 miliar per tahun. "Itu untuk menghindari conflict of interest", tegas Amran. "Kita berusaha mengindari fitnah, berbuat baik saja dicari-cari kesalahannya", ujarnya.