REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Pansel Capim KPK) Prof Indriyanto Senoadji mensinyalir ada vested interest atau kepentingan tertentu dalam isu pengumuman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) bagi capim KPK. Sebab, LHKPN hanya wajib bagi pejabat yang telah terpilih.
Ia menegaskan laporan harta kekayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 29 huruf k UU KPK itu wajib bagi kandidat yang telah ditunjuk secara definitif sebagai pimpinan KPK, bukan saat pendaftaran ataupun selama masa seleksi berlangsung. "Jadi, isu pengumuman LHKPN sekarang ini sepertinya merupakan soal vested interest yang subjektif dari pihak-pihak tertentu saja," kata Indriyanto dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (31/7).
Ia mencontohkan, pada seleksi capim KPK 2014, hingga tahap akhir wawancara, salah satu capim yang akhirnya menjadi pimpinan definitif, Saut Situmorang, belum menyerahkan LHKPN. "Kebetulan saya adalah Pansel KPK pertama dan saya juga salah satu tim perumus UU KPK, jadi sedikit banyak paham mengenai hal tersebut," ujar Indriyanto.
Ia mengatakan sebaiknya semua pihak menyikapi secara elegan dan tidak menunjukkan sikap pro-kontra pendukungan capim. Apalagi, ia menambahkan, mendiskreditkan dan subjektif pada pihak-pihak tertentu dengan melempar wacana ke publik.
Sebab, ia menambahkan, pansel sudah menyediakan sarana masukan rekam jejak melalui website. "Cara-cara skeptis seperti ini tidak elegan," kata Indriyanto.
Indriyanto pun menegaskan pansel telah bekerja sesuai dengan syarat dan mekanisme yang diamanatkan undang-undang. Ia juga menampik anggapan kelulusan capim tidak wajar.
"Saya anggap tidak benar pendapat yang tidak rasional tersebut," ujar Indriyanto.
Menurut dia, dalam meluluskan calon, pansel mendasarkan pada penilaian objektif, tetapi bisa saja dinilai subjektif apabila kepentingan pihak-pihak tertentu tidak terakomodasi oleh keputusan pansel. "Jadi, memang ada pihak-pihak tertentu yang memiliki 'vested interest' yang tinggi dengan cara menebar isu secara silih berganti dan pansel tetap fokus pada tugas, dan tidak terpengaruh dengan penyebaran isu konvensional tersebut," ujar Indriyanto.
Ikuti Whatsapp Channel Republika