REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menjadi pihak yang paling serius dalam menghidupkan kembali konsepsi negara lewat Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Partai berlambang banteng itu pun yakin, GBHN akan menjadi salah satu warisan dari Presiden terpilih Joko Widodo.

"Apa yang telah dilakukan Presiden Jokowi akan menjadi dasar bagi rancangan haluan negara. Dengan demikian akan ada keberlangsungan terhadap konsepsi kepemimpinannya, terhadap posisi Indonesia sebagai poros maritim dunia. Kesemuanya diletakkan dalam cita-cita 50-100 tahun ke depan," ujar Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto lewat keterngan tertulisnya, Rabu (14/8).

Dengan adanya GBHN, haluan negara bisa memuat hal yang pokok, berupa prinsip-prinsip panduan, misalnya terkait politik pangan, energi, penguasaan teknologi, politik keuangan, politik pertahanan. Serta kepemimpinan Indonesia di dunia internasional.

"Indonesia adalah negara besar, suatu rangkaian pulau-pulau, yang harus dilihat sebagai satu kesatuan konsepsi pembangunan nasional," ujar Hasto.

Selain itu, hadirnya haluan negara akan merubah cara pandang bangsa menjadi lebih luas. Hal ini, menurut Hasto, sesuai dengan cara berpikir para pendiri bangsa.

"Konferensi Asia Afrika sebagai cikal bakal Gerakan Non-Blok yang menjadi kekuatan poros ketiga, poros cinta damai dan cinta kemerdekaan, dan disitulah kepemimpinan Indonesia yang visioner diwujudkan," ujar Hasto.

Oleh karena itu, PDIP yakin GBHN dalam amandemen terbatas UUD 1945 dapat membawa kemajuan nasional. Dengan demikian, pembangunan yang menyeluruh dapat terjadi di wilayah lain Indonesia.

"PDI Perjuangan berharap dengan adanya haluan negara tersebut, maka rakyat, dan bangsa Indonesia memiliki arah masa depan bangsa yang akan dijalankan oleh seluruh lembaga negara secara sinergis," ujar Hasto.

Ikuti Whatsapp Channel Republika