REPUBLIKA.CO.ID, YERUSALEM -- Presiden Israel Reuven Rivlin menugaskan Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu untuk membentuk pemerintahan baru, Rabu (25/9) waktu setempat. Hal itu menyusul hasil pemilihan putaran kedua yang berujung kebuntuan pekan lalu.
Pengumaman tersebut diambil berdasarkan pertemuan bersama antara Rivli, Netanyahu dan penantang utama PM, Benny Gantz. Gantz sendiri menolak pemerintah gabungan yang dipimpin oleh seorang yang menghadapi dakwaan korupsi.
Netanyahu (69 tahun) mempunyai waktu 28 hari untuk membentuk kabinet pemerintahan. Jika perlu, ia dapat meminta Rivlin perpanjangan dua pekan. Namun jika gagal, maka Gantz dari partai Blue and White yang akan diberi kesempatan oleh Rivlin memegang kendali.
"Saya telah memutuskan untuk memberi Anda, Bapak, kesempatan untuk membentuk pemerintahan," ujar Rivlin kepada Netanyahu disiarkan langung di TV seperti dilansir Aljazirah, Kamis (26/9).
Menerima mandat tersebut, Netanyahu mengatakan, peluang keberhasilannya hanya sedikit lebih tinggi ketimbang Gantz. Dalam sambutannya, Netanyahu menyiratkan pembagian kekuasaan dengan Gantz. Sehingga terlihat jelas tidak ada jalan keluar dari kebuntuan politik saat ini kecuali adanya pemungutan suata putaran ketiga (yang sangat tak diinginkan Israel).
"Jika saya tidak berhasil. Saya akan mengembalikan mandat kepada Anda dan dengan bantuan Tuhan dan warga Israel serta Anda, Bapak presiden, kami akan membentuk pemerintahan persatuan nasional yang sejalan," ujar Netanyahu.
Netanyahu telah didera dakwaan atas tuduhan korupsi, meski ia membantahnya. Perdana menteri Israel terlama itu belum tentu menjabat lagi untuk yang kelima kalinya jika ia gagal membentuk kabinetnya.
Blok partai sayap kanan dan partai keagamaan yang dipimpin Partai Likud kekurangan enam kursi mayoritas yang berkuasa di 120 kursi parlemen. Dalam hitungan mundur yang ditetapkan presiden, Likud telah menjamin dukungan dari 55 legislator terhadap 54 dari Partai Blue and White. Oleh karenanya, Netanyahu menyerukan pembentukan persatuan nasional atau dia menyebutnya "rekonsiliasi nasional".
Ikuti Whatsapp Channel Republika