REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG--Pasangan usia subur (PUS) atau pasangan usia 16-49 tahun di Jawa Barat belum terlayani (Unmet need) alat kontrasepsi atau KB (keluarga berencana). Menurut Kepala Perwakilan BKKBN Jawa Barat Sukaryo Teguh Santoso, jumlah PUS di Jabar saat ini sudah mencapai 10 juta lebih pasangan. Namun, sekitar 13 persen atau sekitar 1,3 juta PUS belum terlayani KB.

Sukaryo mengatakan, belum terlayaninya PUS tersebut, dilatarbelakangi alasan yang berbeda-beda. Di antaranya karena keterjangkauan, dan memang tidak atau belum ingin mendapatkan layanan tersebut. Untuk alasan keterjangkauan tersebut pihaknya melakukan upaya dengan kegiatan pelayanan KB terintegrasi di wilayah perbatasan Jabar-Jawa Tengah yang telah tuntas di tujuh kota/kabupaten pada 28-30 Oktober lalu.

"Hadirnya KB di perbatasan membuktikan di mana negara hadir, bukan karena jelek atau tertinggal. Sasaran KB di perbatasan jadi prioritas karena ada 13 persen dari 10 juta PUS yang belum ber KB, " ujar Sukaryo, Kamis (31/10).

Menurutnya, PUS di perbatasan bukan berarti tidak mengerti akan program KB. Namun, masalah akses dan keterbatasan tenaga yang menjangkau perbatasan menjadi salah satu penyebabnya PUS di perbatasan belum terlayani. "Makanya ini jadi prioritas dalam pelayanan KB dan keluarga," katanya.

Sukaryo mengatakan, dalam memberikan pelayanan KB saat itu, pihaknya mengarahkan pada metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) seperti penggunaan IUD, implant, MOW maupun MOP.

"Selama tiga hari ini sudah 3.183 PUS terlayani KB," katanya.

Layanan KB, kata dia, terintegrasi di perbatasan Jabar-Jateng merupakan awal. BKKBN akan melanjutkan ke perbatasan lain seprti perbatasan DKI dan Banten, termasuk ke Jabar selatan, Pantura, dan perkotaan yang padat penduduk dan kumuh. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika