REPUBLIKA.CO.ID, KABUL— Perempuan pertama pendiri sebuah partai politik Afghanistan telah mendesak negara itu agar memikirkan kembali penggunaan teknologi pengenalan wajah dalam pemilihan umum. Usulan ini di tengah kekhawatiran bahwa hal itu menghentikan sejumlah besar perempuan untuk memilih tahun ini.
Pihak berwenang memotret semua pemilih dalam pemilihan presiden September dan menggunakan perangkat lunak pengenal wajah, ukuran yang dirancang untuk memerangi penipuan, yang menurut aktivis hak-hak perempuan menghalangi pemilih perempuan untuk berpartisipasi.
"Perempuan harus dapat memilih, itu adalah hak mereka. Jadi segala sesuatu yang menghalangi hak itu adalah masalah," kata politisi dan juru kampanye hak-hak perempuan Fawzia Koofi kepada Thomson Reuters Foundation di Kabul.
"Keamanan dan penipuan adalah masalah serius, tetapi mungkin ada alternatif seperti pindaian iris (identifikasi biometrik) yang lebih dapat diterima oleh wanita," kata Koofi, pemimpin Partai Gerakan Perubahan untuk Afghanistan dan mantan wakil ketua parlemen. "Kita harus menemukan cara yang peka terhadap kebutuhan mereka."
Seorang juru bicara Komisi Pemilihan Independen Afghanistan (IEC) mengatakan gambar biometrik perempuan diambil oleh staf perempuandan gambar-gambar disimpan dengan aman di basis data digital.
"Ini adalah bagian dari reformasi pemilu yang telah kami lakukan untuk mengekang kecurangan dan untuk transparansi yang lebih besar. Di masa lalu, laki-laki memilih atas nama perempuan tanpa pemeriksaan," kata juru bicara IEC, Abdul Aziz Ibrahimi.
"Beberapa wanita setuju untuk difoto, yang lain tidak. Mungkin kampanye kesadaran kita tentang teknologi tidak menjangkau semua orang, tetapi itu bisa diatasi di masa depan."
Hanya seperempat dari pemilih yang memenuhi syarat memberikan suara mereka dalam pemilihan September setelah ancaman kekerasan oleh Taliban yang menganggap itu tidak sah dan memperingatkan orang-orang untuk tidak mengambil bagian.
Persyaratan foto sangat sulit bagi wanita, terutama di daerah konservatif, tempat sebagian besar wanita dewasa dan anak perempuan yang lebih tua menutupi wajah mereka di luar rumah dan tidak menunjukkan diri kepada pria yang bukan saudara mereka.
Tidak ada data resmi untuk jumlah pemilih perempuan dalam pemilihan September. Tetapi Sheila Qayumi dari Kesetaraan dan Demokrasi nirlaba di Kabul mengatakan perempuan hanya terdiri dari sebagian kecil pemilih.
"Mereka tidak nyaman menunjukkan wajah di depan umum, atau tidak yakin bagaimana foto mereka akan digunakan," katanya.
"Kepekaan budaya ini harus diperhitungkan, dan perempuan diberi informasi dengan benar. Atau kita berisiko kehilangan hak mereka dalam urusan negara," kata Qayumi, yang organisasinya bekerja untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam politik.
“Meluncurkan teknologi pengenalan wajah di bandara, stasiun metro dan tempat-tempat umum lainnya di seluruh dunia merupakan tantangan bagi wanita yang menutupi wajah mereka di mana saja,” kata Areeq Chowdhury, pendiri Pusat kajian Future Advocacy yang berbasis di London.
Dia mengatakan pemerintah harus memastikan ini dilakukan dengan cara yang hormat dan sensitif secara budaya sehingga hak dan kebebasan kelompok minoritas tidak terpengaruh.
"Jika tidak ada pilihan keluar yang cocok, dan perempuan dipaksa untuk menunjukkan wajah mereka di depan umum untuk menggunakan hak demokratis mereka, maka ini sangat bermasalah," katanya.
"Saya serius akan mempertanyakan perlunya memiliki persyaratan ID pemilih yang ketat untuk setiap pemilihan di negara mana pun."
Kaum perempuan sudah kurang terwakili dalam proses pemilihan Afghanistan. Sepertiga dari lebih dari 9,6 juta pemilih terdaftar, menurut IEC.
Selama pemerintahan Islamis mereka yang ketat dari 1996-2001, Taliban Afghanistan melarang wanita dari pendidikan, pemungutan suara dan sebagian besar pekerjaan. Wanita tidak diizinkan meninggalkan rumah mereka tanpa izin dan pendamping pria.
Ikuti Whatsapp Channel Republika