REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Sosial (Mensos) Juliari Batubara mengatakan saat ini pihaknya bersama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) akan memadankan data terkait penerima manfaat program keluarga harapan (PKH) dan kartu Indonesia pintar (KIP). Sebab, selama ini masih ada penerima PKH namun belum mendapatkan KIP.

"Jadi kita lihat apabila masih ada keluarga PKH yang harus terima KIP tapi belum. Nah, ini yang kami segera selesaikan," kata Juliari, ditemui di Kantor Kemensos, Kamis (14/11).

Juliari menargetkan, selama dua pekan pemadanan data antara kedua kementerian ini bisa diselesaikan. Ia menuturkan, pihaknya dengan Kemendikbud masing-masing telah mengutus satu orang dari pusat data untuk segera melakukan pemadanan dan sinkronisasi.

"Dan dua minggu, paling lama ya dua minggu itu. Harus ketemu berapa yang belum mendapat dan yang memang layak mendapat. Karena yang belum mendapat ini belum tentu layak, ya. Jadi berapa juta anak yang belum mendapat dari sekian juta ini siapa yang layak dan belum menerima," kata dia lagi.

Meskipun demikian, ia belum bisa menyebutkan jumlah pasti dari penerima PKH yang belum memperoleh KIP. Sebab, saat ini masih terus dilakukan pemadanan data agar diketahui berapa jumlah yang sebetulnya, baik dari Kemensos dan juga Kemendikbud.

Sementara itu, Mendikbud Nadiem Makarim mengatakan, Kemendikbud dan Kemensos memiliki banyak program yang saling tumpang tindih. Oleh sebab itu, kolaborasi di antara keduanya harus diperkuat agar program masing-masing kementerian dapat berjalan dengan baik.

"Banyak sekali //overlap// antara kami dari bebragai macam program, karena ujung-ujungnya sumber daya manusia (SDM), kemiskinan maupun pendidikan, termasuk data yang sangat penting integritasnya. Jadi dari situlah kami ingin ini bukan hanya sekali ketemu tapi secara berkala ketemu," kata Nadiem menjelaskan.

Inas Widyanuratikah

Ikuti Whatsapp Channel Republika