Jumat 22 Nov 2019 21:37 WIB

Mahfud MD Bicara Kemungkinan Aset First Travel untuk Korban

Aset First Travel dimungkinkan akan dikembalikan ke jamaah.

Rep: Dessy Suciati Saputri/ Red: Nashih Nashrullah
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenkopolhukam), Mahfud MD
Foto: Republika TV/Havid Al Vizki
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenkopolhukam), Mahfud MD

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, Keamanan Mahfud MD, tak menutup kemungkinan aset First Travel yang dirampas negara dikembalikan kepada jamaah yang menjadi korban. 

Namun, dia mengakui belum ada pembahasan lebih lanjut terkait kemungkinan itu hingga saat ini.      

Baca Juga

"(Dikembalikan kepada korban) Ya mungkin saja nanti dibicarakan. Tapi itu belum masuk ke situ, kita belum membahas apakah mau diserahkan ke korban atau tidak," ujar Mahfud di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Jumat (22/11).  

Dia menekankan, yang terpenting saat ini yakni melaksanakan putusan Mahkamah Agung terkait kasus ini sebelum mencari cara lain untuk mengembalikan aset First Travel kepada jamaah. "Yang penting, itu dulu eksekusi putusan Mahkamah Agung," ucapnya.

Sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok menjatuhkan vonis terhadap pendiri First Travel Andika Surachman dan istrinya, Anniesa Hasibuan, dengan hukuman masing-masing 20 tahun dan 18 tahun penjara. Direktur Keuangan First Travel Kiki Hasibuan juga dihukum 15 tahun penjara. 

Permasalahan dimulai dari putusan tingkat kasasi di MA yang menetapkan bahwa seluruh harta First Travel bukan dikembalikan ke jamaah, melainkan dirampas oleh negara. Para korban kasus itu kemudian menyatakan keberatan dan meminta aset First Travel yang disita dapat dibagikan ke para korban.

Total barang sitaan pada kasus tersebut sebanyak 820 item, yang 529 di antaranya merupakan aset bernilai ekonomis, termasuk uang senilai Rp 1,537 miliar.

Putusan tersebut, membuat jamaah First Travel resah, karena dana yang mereka setorkan tidak bisa dikembalikan.

Pada Juli 2017, First Travel dihentikan kegiatannya oleh Satgas Waspada Investasi. Saat itu, First Travel diminta menghentikan penawaran perjalanan umrah promo yang dipatok dengan harga Rp 14,3 juta. First Travel melakukan penipuan terhadap kurang lebih 63 ribu calon jamaah, dengan total kerugian mencapai Rp 905,33 miliar. 

Akibat penipuan perjalanan umroh dan tindak pidana pencucian uang dari uang setoran calon jamaah tersebut, Direktur Utama First Travel Andika Surachman mendapatkan hukuman penjara selama 20 tahun penjara.  

Istri Andika, Anniesa dijatuhi hukuman selama 18 tahun penjara, dan keduanya diharuskan membayar dengan masing-masing Rp 10 miliar. Sementara Direktur Keuangan sekaligus Komisaris First Travel Siti Nuraida Hasibuan, dijatuhi hukuman penjara 15 tahun dan denda Rp 5 miliar.

Sebelumnya, pihak Kejaksaan Agung telah memerintahkan Kejaksaan Negeri Depok untuk menunda eksekusi aset pada kasus First Travel. Penundaan tersebut dilakukan hingga Kejaksaan selesai mengkaji tindak lanjut kasus itu, namun belum bisa dipastikan untuk berapa lama. Pihak Kejaksaan menyatakan bahwa akan berupaya untuk mencari solusi pengembalian aset nasabah yang mengalami kerugian.  

 

 

  

 

 

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement