Senin 30 Dec 2019 10:19 WIB

Kemensos Bidik 1 Juta Penerima Manfaat PKH Lulus 2020

Target graduasi 800 ribu KPM PKH tahun 2019 sudah terlampaui.

Warga Keluarga Penerima Manfaat (KPM) menunjukkan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang disalurkan Dinas Sosial Aceh Utara saat peluncuran KKS perdana Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Aceh Utara, Aceh, Rabu (26/6/2019).
Foto: Antara/Rahmad
Warga Keluarga Penerima Manfaat (KPM) menunjukkan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang disalurkan Dinas Sosial Aceh Utara saat peluncuran KKS perdana Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Aceh Utara, Aceh, Rabu (26/6/2019).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Sosial menargetkan satu juta keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan pangan non-tunai (BPNT) lulus menjadi menjadi keluarga sejahtera pada 2020. Hingga November 2019, Kementerian Sosial mencatat sudah ada 1,2 juta KPM PKH yang lulus dari program bantuan sosial tersebut.

"Target graduasi untuk KPM PKH/BPNT di 2020 sebanyak satu juta keluarga," kata Menteri Sosial Juliari P Batubara di Jakarta, Senin (30/12).

Ia optimistis target tersebut bisa dicapai. Pasalnya, target graduasi 800 ribu keluarga penerima manfaat (KPM) PKH tahun 2019 sudah terlampaui. 

Selama 2015 hingga 2019, Kementerian Sosial mencatat sebanyak 1.742.917 KPM PKH dinyatakan telah lulus atau keluar dari program karena kesejahteraannya meningkat. Menurut data pemerintah, angka kemiskinan saat ini tercatat 9,14 persen dengan jumlah penduduk miskin 25,14 juta jiwa.

Juliari mengatakan bahwa pemerintah terus bekerja menurunkan angka kemiskinan menjadi sembilan persen sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2019-2024. "Upaya yang dilakukan antara lain dengan tetap melanjutkan program yang ada, karena saya kira program Kemensos seperti PKH dan BPNT sudah berjalan baik," kata dia.

Selain itu, pemerintah akan memperkuat program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi penerima manfaat PKH yang sudah dinyatakan lulus.

Juliari ingin lebih mengarahkan program ke usaha pemberdayaan, termasuk mengalihkan anggaran yang selama ini 90 persenuntuk program bantuan sosial ke program pemberdayaan sosial.

"Jadi memang selama ini anggaran kita ini kan 90 sekian persen lebih ke program-program bantuan sosial ya, charity(amal) itu tadi kan. Intervensi-intervensi untuk social safety net (jaring pengaman sosial). Tapi ke depannya kita juga harus mulai shifting(menggeser) program kerja maupun penganggaran kita untuk lebih banyak ke pemberdayaan sosialnya," kata Juliari.

sumber : Antara
Yuk koleksi buku bacaan berkualitas dari buku Republika ...
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement