REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad mengatakan perihal pemulangan orang-orang yang pernah bergabung dengan ISIS, hendaknya mengacu kepada aturan UU Nomor 12/2006 tentang Kewarganegaraan. Berdasarkan UU itu, orang asal Indonesia yang tergabung atau pernah tergabung ISIS secara otomatis dapat kehilangan status kewarganegaraannya.

"Kita masih mengacu pada UU Nomor 12/2006. Di pasal 23, disebutkan jelas soal warga negara yang kemudian berperang dengan di tempat lain di negara lain," kata politikus Partai Gerindra itu, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/2).

Sufmi mengatakan, Pasal 23 huruf d UU Nomor 12/2006 menyatakan WNI kehilangan kewarganegaraannya apabila masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari Presiden. Sementara Pasal 23 huruf f UU Nomor 12/2006 menyatakan WNI kehilangan kewarganegaraannya apabila secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut.

Terkait dengan anggota keluarga orang asal Indonesia eks-ISIS, apakah masih WNI atau tidak, ia menyatakan hal itu juga masih perlu dikaji secara lebih mendalam. Menurutnya, pihak yang direkrut ISIS bisa jadi bukan hanya kepala keluarga, tapi juga anggota keluarganya. Maka dari itu perlu dikaji, apakah mereka juga sudah direkrut ISIS dan juga kemudian mengalami pelatihan-pelatihan?

Ia menyatakan, pemerintah mesti membahas lebih lanjut dengan DPR terkait rencana-rencana strategis seperti ini termasuk juga soal virus corona yang kini sudah merebak di mana-mana.

Ikuti Whatsapp Channel Republika