REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ribuan buruh yang tergabung dalam wadah l Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) siap melakukan aksi besar-besaran dan puncaknya pada tanggal 11 Maret 2020. Aksi tersebut dilakukan sebagai penolakan atas draft Rancangan Undang-undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja.
Bahkan, jika pemerintah tetap mengundangkan RUU tersebut maka para buruh siap bentrok. "Kalau tetap disahkan tanpa ada melibatkan kami buruh, berarti pemerintah mendukung chaos. Harusnya kalau kita semua turun ke jalan mbokyo pemerintah mendengar enggak usah ngotot," kata Presiden KSBSI Elly Rosita Silaban, saat jumpa pers di Kantor KSBSI, Jakarta Timur, Rabu (19/2).
Selain aksi turun ke jalan, kata Elly, buruh juga secara tegas menarik diri dari daftar tim pengkajian Rancangan Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja. Ia menduga KSBSI dimasukkan ke dalam tim tersebut hanya sekadar untuk melegitimasi RUU Omnibus Law Cipta Kerja itu.
Saat ini, KSBSI berbalik arah untuk menentang RUU sapu jagad tersebut. "Mungkin mereka anggap kami seperti bayi yang dikasih permen manis sudah diam. Kalau sekarang kita mulai kritis, memang berat memutuskan ini kita tidak bisa tidur terus terang," terangnya.
Elly mengatakan, ia mengaku jika KSBSI memang pendukung dan relawan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada saat pemilihan presiden (pilpres). Tetapi, Elly menegaskan, jika ada kebijakan yang tidak pro buruh maka KSBSI tidak akan tinggal diam.
Sebab, Omnibus Law Cipta Kerja, menurutnya sangat membahayakan para pekerja atau kaum buruh. "Ini membahayakan keluarga kita, menantu, anak-anak kita dan masa depan bangsa. Sekarang saja pengangguran 7 juta dan setiap tahun bertambah, jangan dikira mereka yang bekerja di perusahan BUMN tidak kena imbasnya," terangnya.
Sekjen KSBSI Dedi Hardianto meminta Presiden Jokowi untuk memecat Airlangga Hartarto sebagai menteri koordinator bidang perekonomian. Sebab, ketua umum Partai Golkar itu sudah melakukan kebohongan kebohongan dan tidak transparan.
Dalam proses penyusunan RUU Omnibus Law Cipta Kerja yang mengundang selalu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, tetapi tempatnya di Kementerian Ketenagakerjaan. "Ada indikasi bawah menteri perekonomian tidak transparan atau terbuka, kami melihat ada kongkalikong. Ada pernyataan Airlangga, bahwa serikat buruh dinyatakan ikut melakukan pembahasan sudah dilibatkan, ini sudah melakukan kebohongan publik," kecam Dedi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika