REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat hukum dan tata negara Universitas Katolik Parahyangan (Unpar) Asep Warlan Yusuf memandang biasa gejolak di masyarakat soal draf omnibus law cipta lapangan kerja. Menurut dia, pemerintah dan DPR selaku pembuat undang-undang harus mengakomodasi kepentingan masyarakat.

"Undang-undang yang banyak melibatkan banyak pihak memang pasti sedikit ada resistensi," kata Asep di Jakarta, Senin (9/3).

Dia menilai bahwa draf omnibus law cipta kerja yang sudah dilayangkan pemerintah kepada DPR bukan harga mati. Artinya, menurut Asep, masih terdapat kesempatan bagi pembuat undang-undang untuk menampung seluruh aspirasi dari masyarakat.

Dia menjelaskan bahwa aspirasi masyarakat dibutuhkan pembuat undang-undang untuk membuat produk legislasi yang dapat bermanfaat bagi semua pihak. Dia meminta pemerintah dan DPR untuk melibatkan banyak pihak dalam menggarap omnibus law tersebut.

"Jangan sampai undang-undang lahir prematur. Banyak orang menggugat dan ada tudingan konspirasi dengan asing," katanya.

Asep memandang positif lahirnya aturan tersebut. Dia menilai aturan yang ada saat ini kerap tumpang-tindih dan inkonsisten antara aturan yang satu dan yang lain. Menurut dia, semua pembuatan undang-undang tidak bisa dilakukan dengan tergesa-gesa.

"Kalau ingin melibatkan semua orang juga butuh waktu. Jadi, pemerintah menganggap selesaikan dulu versi pemerintah, kemudian nanti silakan DPR kalau ingin melibatkan banyak pihak, DPR yang mengundang," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika