REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani menyesalkan lambatnya distribusi alat pelindung diri (APD) dari pemerintah pusat kepada tenaga kesehatan yang menangani covid-19 di berbagai daerah. Dia meminta agar pemerintah memperbaiki sistem distribusi APD, sehingga APD diterima secara cepat dan tepat.
"Di era revolusi 4.0 harusnya berimbas pada mental dan manajemen pengelolaan pemerintahan yang semakin baik (good governance), bukan terpenjara dengan alur birokrasi yang usang," kata Netty, Senin (27/4).
Ia menambahkan, di masa bencana ini, cepat dan tepat harus menjadi tagline bagi gugus tugas covid-19 baik pusat maupun daerah. Alur birokrasi yang memperlama rantai distribusi perlu dipotong.
"Jika cara kemarin gagal, segera evauasi dan perbaiki, jangan malu," imbuhnya politisi PKS tersebut.
Dia juga menyayangkan sikap pemerintah setelah mendengar keluhan yang sama dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI). Pemerintah seperti terus bermain dengan masalah.
Menurutnya, rakyat menggugat pemerintah karena tidak menyiapkan APD bagi tenaga kesehatan dengan dalih stok dan anggaran tidak ada. Sekarang anggaran sudah diturunkan dan APD sudah ada, malah lambat dalam distribusinya.
"Apa pemerintah tidak kasihan kepada tenaga kesehatan yang harus berjibaku menangani pasien covid-19? Karena menunggu APD yang tak kunjung datang?" ucap Netty.
Selain itu ia juga menjelaskan, sampai saat ini pemerintah belum mengumumkan kebutuhan APD dalam penanganan Covid-19 ini. Adapun ketersediaan dokter, website Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menyertakan jumlah dokter di Indonesia ada sebanyak 175.138 orang. Wakil Ketua Fraksi PKS itu mempertanyakan kebutuhan APD di Indonesia sebenarnya.
"Tolong pemerintah segera penuhi kebutuhan APD dalam negeri yang sangat tinggi. Juga sederhanakan rantai distribusinya, dengan penggunaan data dan teknologi yang benar. Pemerintah pusat dan daerah pasti bisa memahami urgensinya dan tidak lagi terjadi saling tuduh akibat lambatnya birokrasi kita," kata dia menegaskan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika