REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, Muhadjir Effendy mengatakan pemerintah berupaya menangani pandemi virus corona SARS-CoV2 (Covid 19) melalui Trisula Kebijakan. Muhadjir menjelaskan, trisula kebijakan yang dimaksud adalah penanganan kesehatan, penyaluran jaring pengaman sosial dan memastikan survivabilitas ekonomi.
"Ujung tombak trisula kebijakan adalah penanganan kesehatan untuk memastikan masyarakat terlindungi, tertangani, dan sistem kesehatan mampu melayani," ujar Muhadjir saat video conference mengenai bantuan sosial, Kamis (30/4).
Bersamaan dengan itu, Muhadjir menyebutkan kebijakan jaring pengaman sosial agar masyarakat rentan yang terdampak ekonominya tetap dapat hidup. Pemerintah juga harus memastikan perekonomian tetap survive di tengah konstelasi ekonomi global seperti saat ini.
Muhadjir menambahkan, keseriusan pemerintah sangat jelas sebagaimana arahan Presiden Joko Widodo pada rapat terbatas Jumat (20/3), Presiden menegaskan bahwa akan menggerakkan semua kekuatan pemerintah dan negara untuk mengatasi kesulitan ini, baik permasalahan kesehatan dan sosial-ekonomi yang mengikutinya.
Kini, imbuh Menko PMK, persoalan kesehatan sudah mulai membaik. Pendanaan sudah disiapkan, fasilitas kesehatan ditingkatkan, alat kesehatan seperti alat pelindung diri (APD), alat test hingga ventilator terus disiapkan. "Kita bergeser, fokus mengurus jaring pengaman sosial. Ada tukuh program jaring pengaman sosial yang terdiri dari empat program non reguler dan tiga program reguler," katanya.
Ia menyebutkan, program non reguler adalah program stimulus percepatan penanganan Covid 19, yakni Bansos Sembako untuk Jabodetabek, Bansos Tunai, Bantuan Subsidi Listrik, dan BLT Dana Desa. Adapun program reguler yaitu Kartu Pra Kerja, Program Sembako, dan Program Keluarga Harapan (PKH), namun dengan perluasan sasaran.Untuk jaring pengaman sosial ini, pihaknya mengklaim bansos-bansos sudah mulai disalurkan ke masyarakat dan pemerintah akan terus mempercepat penyalurannya.
"Pemerintah menggandeng KPK untuk bersama-sama melakukan monitoring penyaluran bansos, serta dalam penyalurannya melibatkan TNI Polri. Ini demi akuntabilitas dan transparansi. Kita meminimalkan kesalahan penyaluran," jelasnya.
Muhadjir menyampaikan, sesuai rekomendasi KPK basis data yang digunakan untuk dasar penyaluran bansos adalah Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Namun demikian, pemerintah daerah dapat mendata warga lainnya yang tak masuk dalam DTKS namun terdampak ekonominya dan sesuai kriteria untuk diberi bansos. Selanjutnya data baru tersebut sebagai updating DTKS existing.
"Niat Pemerintah melindungi warganya dan ini sudah on track. Jika di lapangan masih terdapat hal yang kurang, mari diperbaiki bersama. Laporkan dan bantu Pemerintah agar kita bisa melayani lebih baik. Mari peduli dan gotong royong serta menjadi bagian dari solusi," ujarnya.
Menko PMK menyampaikan progres Jaring Pengaman Sosial per 29 April 2020. Untuk bansos sembako DKI Jakarta telah disalurkan kepada 284.587 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) (30.04 persen), sedangkan Bodetabek belum ada penyaluran. Bansos tunai disalurkan kepada 9827 KPM. Penyaluran program sembako sudah mencapai 13,3 juta KPM (65 persen), dan telah sampai ke keluarga penerima manfaat sebanyak 10,3 juta KPM (51,5 persen).
Program Keluarga Harapan sudah disalurkan kepada 9.96 juta KPM. Program diskon listrik sudah dimanfaatkan oleh 31 juta KPM (100 persen). Untuk Kartu Pra Kerja menargetkan 5,6 juta orang, diterima gelombang 1 sebesar 168 ribu dan gelombang 2 sebanyak 288 ribu. Peserta sudah mendapatkan kartu dan baru 150 ribu peserta yang diberikan pelatihan. Untuk BLT-DD, target 12,4 juta orang dan 8157 desa sudahmenyalurkan BLT-DD.
Lebih lanjut, terkait survivabilitas ekonomi, pemerintah mengusahakan agar roda perekonomian tidak sampai lumpuh dan tetap bertahan di tengah wabah Covid-19. Pemerintah menyiapkan relaksasi dan restrukturisasi kredit bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), serta keringanan angsuran kredit selama satu tahun.
"Insentif eknomi ini diberikan pemerintah pusat agar perekonomian dan rakyat kecil bisa bertahan di tengah badai Covid 19 ini," ucapnya.
Pemerintah setiap hari melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan penanganan Covid 19. Jika terjadi dinamika lapangan, dia melanjutkan, maka pemerintah akan cepat melakukan adjustment, sehingga tujuan-tujuan kebijakan dapat tercapai lebih optimal.
Ikuti Whatsapp Channel Republika