REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menegaskan, Pilkada serentak yang akan digelar pada 9 Desember 2020 bersifat final. Tito meminta seluruh daerah yang akan melangsungkan gelaran Pilkada serentak untuk mempersiapkan diri, termasuk Kota Surabaya.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bakesbangpol Surabaya, Irvan Widyanto menegaskan, hingga kini masih menunggu petunjuk teknis resmi dari pemerintah pusat terkait gelaran Pilkada serentak. Meski demikian, Irvan mengaku akan melakukan koordinasi intensif dengan pemangku kebijakan terkait.
“Sampai saat ini kami masih menunggu Juknis resminya. Selanjutnya, kami akan berkoordinasi intensif dengan semua stakeholder untuk membahas kelanjutan Pilkada ini, karena juga diminta untuk menyesuaikan dengan berbagai protokol di tengah pandemi Covid-19 ini,” kata Irvan di Surabaya, Jumat (5/6).
Irvan juga menjelaskan saat mengikuti rapat koordinasi dengan pemerintah pusat melalui video conference, ada arahan Menkopolhukam, KPU, DKPP, dan Bawaslu. Pada intinya, pemerintah daerah diminta untuk mempersiapkan diri menghadapi Pilkada pada Desember tersebut.
“Kami juga diminta untuk melakukan koordinasi dengan KPUD dan Bawaslu di daerah masing-masing,” ujar Irvan.
Irvan menyatakan, tahapan-tahapan dalam Pilkada yang digelar akan menyesuaikan dengan kondisi pandemi. Termasuk pelaksanaannya, anggarannya, aturan menerapkan protokol kesehatan di setiap tahapan.
“Kita juga diminta untuk berkoordinasi demi merasionalkan kembali anggaran yang sudah ditetapkan sebelumnya, apalagi harus disesuaikan dengan protokol kesehatan di tengah pandemi ini,” kata dia.
Ia mencontohkan, penggunaan masker yang harus dilakukan oleh petugas TPS. Sebab, anggaran seperti ini belum tercantumkan di anggaran sebelumnya. Sehingga kebutuhan-kebutahan semacam ini diminta untuk dirasionalkan kembali.
“Mungkin juga kampanye dan sosialisasi yang mengumpulkan kerumunan massa juga perlu disesuaikan dengan masa pandemi ini,” kata dia.
Irvan memastikan, nantinya akan melakukan koordinasi intensif dengan berbagai pemangku kebijakan di Kota Surabaya, sehingga arahan dari Mendagri bisa dilaksanakan sesuai petunjuk pemerintah pusat. Diakuinya, Mendagri sudah menjelaskan beberapa negara sudah dan akan menggelar Pilkada meski di tengah pandemi Covid-19.
"Oleh karena itu, di Indonesia juga diminta untuk dipersiapkan karena keputusan pilkada pada bulan Desember sudah final. Tentunya sekali lagi, harus tetap mengedepankan protokol kesehatan,” kata Irvan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika