REPUBLIKA.CO.ID, BOGOTA - Presiden Brasil Jair Bolsonaro menyetujui Undang-Undang (UU) yang menyatakan komunitas adat sebagai kelompok dalam situasi kerentanan ekstrem. Namun ia juga memveto beberapa poin di UU yang tadinya bertujuan melindungi masyarakat adat dari Covid-19.
Bolsonaro melarang bagian-bagian hukum yang memaksa pemerintahnya menjamin air minum, lebih banyak tempat tidur rumah sakit, dan unit perawatan intensif (ICU) untuk masyarakat adat. Dia juga menolak poin yang memungkinkan distribusi makanan, kebersihan, dan bahan disinfeksi gratis bagi masyarakat adat.
Bolsonaro juga memveto proposal yang memastikan dana darurat wajib untuk perawatan kesehatan masyarakat adat. Pemerintah membenarkan veto itu karena menurut pemerintah, UU itu akan memiliki dampak anggaran dan keuangan yang tidak konstitusional.
Kantor presiden Brasil mengatakan ketentuan-ketentuan dalam UU yang disetujui oleh Kongres tersebut bertentangan dengan kepentingan umum. Oleh karenanya, hal itu menurut pemerintah dapat menciptakan pengeluaran untuk pemerintah federal tanpa sumber pendapatan baru untuk menutupinya.
Bolsonaro memveto 16 bagian dari UU tentang upaya untuk mengatasi ancaman virus corona terhadap penduduk asli Brasil. Meski mereka masih diizinkan untuk ketentuan tentang pengujian yang memadai, layanan ambulans, dan peralatan medis.
Socio Environmental Institute (ISA), sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bekerja untuk membela hak-hak adat dan lingkungan di Brasil, mengatakan veto presiden adalah "penjahat."
"Veto-veto itu mengungkapkan bahwa rencana Presiden adalah tidak memiliki rencana sama sekali. Pada titik ini, penghilangan berulang mereka menjadi ciri sikap genosida," kata LSM itu dikutip laman Anadolu Agency, Kamis.
Menurut Artikulasi Masyarakat Adat Brasil (APIB), federasi adat utama negara itu, sudah ada sekitar 10.300 kasus virus corona yang dikonfirmasi di antara penduduk asli, termasuk lebih dari 400 kematian. Melansir laman Aljazirah, penduduk asli Brasil sekitar 850 ribu lebih rentan terhadap Covid-19. Ini karena mereka tinggal di daerah terpencil dengan sedikit akses ke sistem perawatan kesehatan dan karena gaya hidup komunal mereka mengesampingkan jarak sosial.
Setelah UU itu diterbitkan dalam Jurnal Resmi, seorang hakim dari Mahkamah Agung Federal menuntut agar pemerintah membuat rencana untuk melindungi masyarakat adat terhadap Covid-19. Pandemi ini telah menyebabkan hampir 68 ribu kematian dan lebih dari 1,7 juta infeksi di negara itu, menurut Universitas Johns Hopkins.
Komunitas adat di Kolombia dan Peru juga terus menjadi yang paling terpukul oleh pandemi ini. Organisasi Masyarakat Adat Kolombia mencatat 1.175 orang pribumi yang dites positif terkena virus corona. Sekurangnya 30 orang dari mereka telah meninggal, kebanyakan dari mereka berusia di atas 70 tahun. Sekitar 180 sedang menunggu hasil tes.
Ada juga 44 desa yang terkena virus dan 403.331 keluarga adat yang berisiko terinfeksi Covid-19 mengingat kedekatannya dengan populasi perkotaan dengan kasus Covid-19 yang dikonfirmasi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika