REPUBLIKA.CO.ID, MOSKOW - Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov pada Selasa mengatakan upaya untuk memperluas embargo senjata ke Iran tidak memiliki dasar yang sah.

"Oleh karena itu, posisi kami jelas, kami menentang upaya seperti itu, dan kami tidak melihat alasan agar upaya ini berhasil," kata Lavrov pada konferensi pers di Moskow setelah pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif.

Zarif mengatakan rezim otorisasi adalah bagian dari paket yang lebih luas soal Rencana Aksi Komprehensif Bersama, juga dikenal sebagai kesepakatan nuklir Iran, dan melanggar ketentuan berarti melanggar seluruh kesepakatan.

"Sebagian besar negara, termasuk Eropa, telah menyatakan bahwa itu tidak boleh disentuh. Tetapi saya ingin menekankan bahwa metode lain yang akan digunakan untuk mengubah ketentuan ini berarti pelanggaran terhadap seluruh perjanjian," kata Zarif.

Ditandatangani oleh Iran dan negara-negara P5 +1 - Amerika Serikat, Inggris, Prancis, China, Rusia dan Jerman - kesepakatan itu mengekang kegiatan nuklir Iran dengan imbalan pencabutan sanksi.

Pada Mei 2018, AS menarik diri dari perjanjian tersebut, memicu pemotongan bertahap kewajiban Iran, yang menuduh negara-negara Eropa menunda pelaksanaan tanggung jawab mereka berdasarkan kesepakatan.

Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo pada Juni mendesak Dewan Keamanan PBB (DK PBB) untuk memperpanjang embargo senjata terhadap Iran dan memperingatkan bahwa mengakhiri perjanjian akan berisiko pada stabilitas di Timur Tengah.