REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Pergerakkan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII) Agus Mulyono Herlambang mengkritik instruksi PDIP kepada para kader, untuk mengikuti rekrutmen dan seleksi koordinator Program Keluarga Harapan (PKH) kabupeten/kota tahun 2020. Menurutnya, itu merupakan bentuk penyalahgunaan kekuasaan.

“Instruksi ini sudah termasuk penyalahgunaan kekuasaan. Partai politik jangan menyalanggunakan kekuasaan dengan terlibat cawe-cawe urusan program pemerintahan, apalagi itu program sosial," ujar Agus, Selasa (4/8).

Ia mengatakan, koordinator PKH dari kader partai politik akan menghilangkan akuntabilitas dan transparansi program. Pendaftaran koordinator PKH juga tak berguna, jika yang terpilih merupakan kader dari partai.

"Apalagi ini sebuah instruksi dari pimpinan partai politik. Instruksi ini sudah satu tingkat di atas rekomendasi,” ujar Agus.