REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Meski tergolong partai anyar, Partai Berkarya sudah dihadapi masalah dualisme kepengurusan ketua umum sekaligus salah satu pendiri Partai Berkarya, Tommy Soeharto harus lengser dari singgasananya melalui Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) beberapa waktu lalu.
Meski hingga kini kubu Tommy tidak mengakui gelaran munaslub yang memilih Muchdi Purwoprandjono (Pr) sebagai ketua umum, kubu Muchdi telah mendapatkan SK pengesahan dari Kemenkumham.
Sekjen Berkarya kubu Muchdi Pr, Badaruddin Andi Picunang menegaskan, munaslub digelar atas permintaan dari dua pertiga pengurus provinsi dan pusat. Menurutnya, tidak mungkin Kemenkumham mengeluarkan SK jika Munaslub itu fiktif.
"Perlu diketahui, selain permintaan dari dua pertiga juga ada hal yang mendorong Munaslub," tegas Badaruddin saat dihubungi Republika.co.id, Kamis (6/8).
Badaruddin melanjutkan, sebenarnya turbulensi di internal partai sudah terjadi beberapa tahun ke belakang, kemudian berproses menjadi Munaslub. Ia mengklaim, semua pengurus di daerah juga di pusat menginginkan partai ini dikelola secara profesional dan dan demokrasi, Sayangnya, kata Badaruddin, di bawah kepemimpinan Tommy Soeharto hal itu tidak ditemukan.
Sebelumnya, pihaknya sudah memberikan solusi-solusi untuk membesarkan partai, tapi tidak dipedulikan. Sehingga muncullah, kata Badaruddin, keinginan para pengurus untuk melaksanakan Munaslub.
Namun, ide tersebut tidak mendapatkan respons positif dari DPP Partai Berkarya. Sedangkan, DPP Partai Berkarya sendiri tidak pernah melaksanakan rapat-rapat.
Beberapa pengurus kemudian melaksanakan rapat inisiatif. Maka, alasan mendasar melaksanakan Munaslub adalah menyelematkan Partai Berkarya dari mati suri atau kevakuman politik.
"Karena Sekjen saat itu Pak Priyo (Priyo Budi Santoso) tidak mempedulikan partai. Bahkan saat pilpres dia sibuk mengurus Prabowo, partai tidak diperhatikan. Inilah yang membuat kita bagaimana partai ini kedepan tidak mati di tengah jalan, bagaimana partai ini menjadi peserta Pemilu 2024," tutur Badaruddin.
Badaruddin menambahkan, pihaknya secara resmi telah membuat Presidium Penyelamat Partai Berkarya yang membentuknya adalah Majelis Tinggi Partai didalamnya unsur-unsurnya dari para pendiri partai, termasuk Tommy Soeharto. Namun sayangnya, kata Badaruddin, selama Tommy tidak aktif dan tidak pernah merespons kegiatan-kegiatan partai. Secara prosedural, Tommy, hanya mendapatkan laporan-laporan "ABS" (asal bapak senang) dari Priyo.
"Sehingga ini perlu didobrak kalau tidak mati suri partai, akhirnya terbentuk dan terjadilah Munaslub itu sebagai titik keresahan teman-teman selama dua tahun dikelola oleh Pak Tommy dan Pak Priyo," ungkap Badaruddin.
Kemudian terkait keabsahan Munaslub, Badaruddin menegaskan, tidak perlu diragukan lagi dan sudah sesuai dengan AD/ART partai. Badarudin juga menegaskan, Munaslub tersebut tidak ada kaitanya dengan pemerintah yang tengah berkuasa, tapi murni masalah internal. Kemudian pemerintah wajib memberikan SK dalam 14 hari.
"Karena ini kan perintah undang-undang bukan perintah Pak Jokowi," ucap Badaruddin.
Ikuti Whatsapp Channel Republika