REPUBLIKA.CO.ID, YERUSALEM -- Kelompok-kelompok Palestina mengkritik kesepakatan Israel-Uni Emirat Arab. Mereka mengatakan kesepakatan tersebut tidak membantu kepentingan dan mengabaikan hak-hak rakyat Palestina. Hamas mengecam perjanjian tersebut.
"Kesepakatan ini jelas tidak membantu kepentingan rakyat Palestina, tapi membantu narasi Zionis, perjanjian yang terus mendukung pendudukan Israel ini mengabaikan hak-hak rakyat Palestina kami dan bahkan melanjutkan kejahatan terhadap rakyat kami," kata juru bicara Hamas Hazerm Qassem dalam pernyataannya seperti dilansir Aljazirah, Jumat (14/8).
Kelompok gerakan Fatah mengatakan Uni Emirat Arab telah 'mengabaikan kewajiban nasional, agama, dan kemanusiaan' terhadap kepentingan Palestina. Anggota komite eksekutif Palestinian Liberation Organization (PLO) Hanan Ashrawi mengatakan Uni Emirat Arab 'membuka perjanjian rahasianya' dengan Israel.
"Israel mendapat hadiah karena tidak mendeklarasikan secara terbuka tindakan ilegal apa yang mereka lakukan pada Palestina dan terus-menerus sejak awal pendudukan," kata Ashrawi di Twitter.
Perjanjian mereka ditengahi oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Sesuai dengan isi kesepakatan, Israel telah menangguhkan rencana untuk mencaplok sebagian wilayah Tepi Barat yang diduduki.
Kesepakatan itu dicapai setelah pembicaraan antara Trump, Putra Mahkota Abu Dhabi Sheikh Mohammed bin Zayed, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu."Terobosan Besar hari ini! Perjanjian Perdamaian Bersejarah antara dua teman besar kami, Israel dan Uni Emirat Arab," tulis Trump di Twitter.