REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Calon presiden Amerika Serikat (AS) dari Partai Demokrat Joe Biden merilis rencana dan komitmennya bagi komunitas Arab-Amerika jika berhasil memenangkan kontestasi pilpres pada November mendatang. Dilaporkan laman Middle East Eye, terdapat enam poin utama dari rencana tersebut.
1. Mengakhiri Program Pencegahan Terorisme
Biden berjanji, jika dia terpilih sebagai presiden, pemerintahannya akan menghapus program federal yang bertujuan mencegah ekstremisme di komunitas Arab dan Muslim. Para pendukung hak-hak sipil memandang program itu sebagai skema mata-mata dengan kedok kerja sama. “Biden akan mengakhiri Trump Administration’s Targeted Violence and Terrorism Prevention (TVTP). Sebelum mengembangkan program pencegahan baru, dia akan melakukan tindakan menyeluruh terhadap program-program sebelumnya dan secara teratur berkonsultasi dengan para pemimpin dari komunitas yang ditargetkan secara historis, termasuk Arab-Amerika, guna memastikan hak-hak sipil dilindungi,” kata pernyataan yang berjudul Joe Biden and the Arab American Community: A Plan for Partenership.
2. Menekankan Kebebasan Berbicara dalam BDS (Boikot, Divestasi, Sanksi).
BDS adalah gerakan boikot Israel. Sejumlah negara bagian di AS memiliki undang-undang (UU) yang membatasi hak warga Amerika memboikot Israel. Para aktivis kebebasan berbicara telah lama mengecam hal tersebut karena dianggap mengancam hak kebebasan berbicara yang dijamin Amandemen Pertama Konstitusi AS.
Biden menentang gerakan BDS. Tapi berkomitmen untuk menghormati hak-hak masyarakat atas kebebasan berbicara. “Joe Biden akan melindungi hak konstitusional warga negara kami untuk kebebasan berbicara,” demikian bunyi pernyataannya.
3. Memastikan Kesetaraan Israel dan Palestina
“Joe Biden percaya pada nilai setiap warga Palestina dan Israel. Dia akan bekerja untuk memastikan bahwa Palestina dan Israel menikmati kebebasan, keamanan, kemakmuran, dan demokrasi yang setara,” katanya.
Biden telah menjadi politisi pro-Israel sejak awal 1970-an. Namun sejauh ini Biden belum menyatakan dukungan pendudukan Israel atas wilayah Palestina.
4. Memajukan Hak Asasi Manusia (HAM) di Timur Tengah
Dalam rencana Arab, Biden bersumpah membela dan memajukan HAM serta nilai-nilai demokrasinya. “Biden juga akan memprioritaskan upaya menyelesaikan konflik melalui negosiasi dan menggunakan berbagai alat diplomatik serta bantuan asing kami untuk melindungi dan memajukan HAM serta pembangunan, dan secara aktif memerangi kekerasan serta diskriminasi,” katanya.
“Hubungan pemerintahan Biden dengan negara-negara Timur Tengah yang dipimpin para pemimpin otoriter akan lebih mempertimbangkan HAM dan prinsip-prinsip demokrasi,” tulisnya.
5. Mendukung Hukum dan Keadilan untuk Kejahatan Kebencian
Terkait poin ini, Biden berkomitmen mengesahkan dua UU yang telah didorong oleh para pendukung Arab, yakni the Khalid Jabara and Heather Hayer No Hate Act dan the End Racial and Religious Profiling Act.
UU Jabara Khalid Jabara dan Heather Hayer diambil dari nama dua warga AS yang tewas akibat kejahatan SARA. Jabara, warga Amerika-Lebanon, ditembak secara fatal di Tulsa, Oklahoma, pada 2016. Sementara Hayer tewas ditabrak oleh pengendara mobil yang menargetkan para pengunjuk rasa di pawai neo-Nazi di Charlotesville, Virginia, tepat dua tahun setelah pembunuhan Jabara.
UU Jabara-Heyer akan meningkatkan pelaporan kejahatan rasilalis, menyediakan dana untuk saluran telepon khusus kejahatan rasialis yang dikelola negara, meningkatkan kesadaran tentang kejahatan rasialis, dan menyediakan sumber daya bagi para korban.
6. Mengatasi Masalah Penting Bagi Semua Warga Amerika
Aktivis Arab-Amerika telah lama menekankan bahwa kebijakan luar negeri bukan satu-satunya prioritas elektoral mereka. Rencana Biden membahas sejumlah masalah yang mempengaruhi semua pemilih di platform Arab-Amerika, termasuk perawatan kesehatan, imigrasi, pendidikan, kepolisian, dan reformasi peradilan pidana.
Biden pun berjanji meningkatkan sumber daya federal untuk bisnis kecil, sebuah masalah yang dikemukakan para pendukung Arab.
Ikuti Whatsapp Channel Republika